Makassar,Upeks.co.id– Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Wacana tersebut kembali digulirkan Presiden Prabowo Subianto dengan dalih efisiensi anggaran.
Menurut Prabowo, anggaran besar yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dialihkan untuk memberi makan anak-anak hingga perbaikan sekolah.
Usulan Prabowo itu mendapat tanggapan dari banyak kalangan, termasuk dari partai politik (Parpol). Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Takalar.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Takalar, Dr. H. Sindawa Tarang, SH., MM., MH, menegaskan, Partai Demokrat Takalar mendukung pemilihan kepala daerah lewat wakil rakyat di lembaga legislatif yang diusulkan Presiden Prabowo tersebut.
“Wacana pemilihan gubernur dan bupati dipilih oleh DPRD ini sesuatu yang baik dan positif. Karena Pilkada langsung banyak menimbulkan dampak negatif, diantaranya terjadi disharmonisasi atau putusnya hubungan antara sahabat bahkan keluarga dekat,” kata mantan Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pusat dua periode ini.
Sindawa Tarang yang akrab disapa Bung ST ini mengatakan, Pilkada langsung juga bisa merusak netralitas dari para aparatur TNI dan Polri maupun ASN. Sebab, tidak bisa pungkiri adanya ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat karena merasakan adanya intervensi-intervensi, sehingga dapat merusak profesionalisme TNI dan Polri maupun ASN.
“Karena merasa adanya tekanan dari atas, sehingga tindakan di bawah juga tidak profesional lagi yang dinilai buruk atau jelek oleh masyarakat dan ini tentu sangat membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan negara,” ungkapnya.
Sindawa Tarang yang juga Ketua DPP Persatuan Purna Bhakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (PEPAKSI) ini, menjelaskan, memang dulu di zaman Orde Baru itu keliru. Karena bupati, gubernur dan presiden dipilih oleh anggota DPRD atau DPR RI.
“Di zaman Orde Baru itu keliru, karena anggota DPRD-nya tidak dipilih oleh rakyat, tapi ditunjuk oleh partai. Nah, sekarang memang sudah momennya dan waktunya bupati/walikota dan gubernur dipilih oleh anggota DPRD. Kenapa, karena anggota DPRD itu dipilih langsung oleh rakyat,” jelasnya.
Kemudian, lanjut peraih penghargaan Satyalancana dari Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014 dan Presiden RI ke-7, Joko Widodo tahun 2015 ini, akumulasi dari suara yang ada di setiap DPRD kabupaten/kota dan provinsi itu sedikitnya 40% suara rakyat sudah terwakilkan secara utuh di situ. Sehingga, sangat representatif memang kalau mereka yang memilih. (rif)
