NU Kota Makassar Dukung Langkah PBNU Kelola Konsesi Tambang

NU Kota Makassar Dukung Langkah PBNU Kelola Konsesi Tambang

Makassar, Upeks–Keinginan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima tawaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 terkait pertambangan dapat dimiliki oleh ormas, mendapat tanggapan dari Pengurus Cabang NU Kota Makassar.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Makassar Dr KH Kaswad Sartono, MA berpandangan PBNU menerima konsesi tambang dari pemerintah itu merupakan langkah logis dan strategis.

Bacaan Lainnya
 

Dikatakan NU merupakan ormas terbesar di Indonesia, yang sekaligus memiliki amanat dan tanggung jawab besar terhadap kepentingan umat dan bangsa.

“NU memiliki perangkat organisasi yang namanya Lembaga Perekonomian NU tentu tugasnya adalah meningkatkan usaha dan bisnis perekonomian dalam rangka kesejahteraan dan kemandirian NU,”ujarnya dalam rilis, Rabu 19 Juni 2024.

Lebih lanjut dikatakan, konsesi tambang yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada ormas keagamaan merupakan “niat baik” political will pemerintah kepada seluruh ormas keagamaan yang semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan warga negara.

Kaswad menyampaikan, jika kemudian PBNU menerima dan sudah menyiapkan segala-sesuatunya untuk menindaklanjuti “langkah berani” Presiden Jokowi ini sesungguhnya adalah dalam rangka “mendampingi umat, memenangi masa depan”.

Diakuinya, sejak PBNU dipimpin Gus Yahya Cholil Staquf sudah mencanangkan slogan PBNU: Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Artinya NU harus berani membuat langkah-langkah super strategis yang out of the box. Keluar dari kebiasaan NU yang selama ini hanya dikenal mengaji kitab di pesantren.

“Sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Makassar sekaligus sebagai prajurit NU, maka saya yakin bahwa PBNU menerima konsesi tambang adalah sebuah ikhtiar kelembagaan NU untuk dan demi jamiyah dan jamaah NU,” ungkapnya.

“Daripada sumber daya tambang dikuasai perusahaan Asing yang tidak memiliki dampak positif dan kontribusi kepada umat beragama khususnya umat Islam, demi kemaslahatan NU, maka sebagai prajurit wajib mendukung dan berdoa, “semoga konsesi tambang ini membawa berkah bagi Jam’iyah dan Jamaah NU,” tandasnya.

Sebelumnya, 68 orang warga yang tergabung dalam Warga Nahdlatul Ulama (NU) Alumni UGM, menolak izin konsesi tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Reaksi itu muncul lantaran PBNU menerima tawaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 terkait pertambangan dapat dimiliki oleh ormas.

“Dalih bahwa menerima konsesi tambang adalah kebutuhan finansial untuk menghidupi roda organisasi harus dibuang jauh-jauh karena itu justru menunjukkan ketidakmampuan pengurus dalam mengelola potensi NU,” tulis Warga NU Alumni UGM, dikutip dari siaran pers.

Warga NU Alumni UGM menilai izin yang diberikan kepada ormas akan merusak organisasi keagamaan yang seharusnya menjaga marwah sebagai institusi yang bermoral.

Izin ini diprediksi berpotensi hanya menguntungkan segelintir elit ormas, menghilangkan tradisi kritis ormas, dan melemahkan organisasi keagamaan sebagai bagian dari masyarakat sipil.

Pihaknya juga meminta PBNU untuk menolak kebijakan ini lantaran akan membuat NU terkooptasi menjadi bagian dari alat pemerintah untuk mengontrol masyarakat. (rls)