MAJENE, UPEKS.co.id—Kericuhan antara massa dari Hmpunan Mahasiswa
Islam (HMI) dengan polisi di halaman rumah jabatan bupati dan di
kantor bupati Majene berakhir damai. Semua pihak terkait telah
bermusyawarah di aula Mapolres Majene, Sabtu (11/6/2023) malam.
Aksi kericuhan itu terjadi di tengah aksi demonstrasi HMI Cabang
Majene yang menuntut agar bupati Majene segera membatalkan surat
peryatan yang dikeluarkan terkait penundandaan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa (Pilkades) Majene tahun 2023.
Ditengah aksi kericuhan itu, sejumlah mahasiswa dan polisi yang
melakukan pengamanan demonstrasi terjadi saling dorong yang
mngekibatkan Ketua HMI harus dilarikan ke puskesmas.
Kapolres Majene AKBP Toni Sugadri saat konfrensi pers usai melakukan
pertemuan bersama mahasiswa mengatakan, telah melakukan musyawarah
untuk menyelesaikan persoalan antara pihak kepolisian dengan HMI .
“Kami dari Kepolisian bersama HMI telah sepakat untuk menyelesaikan
persoalan ini secara bersama-sama, terkait dengan anggota yang
terbukti melakukan kekerasan sudah diberikan sanksi tindakan disiplin,
selanjutnya nanti kita akan sidangkan,” tegas Toni Sugadri, yang
didampingi Wakapolres Majene, Kompol Isnaeni.
Toni juga menegaskan, terkait perilaku bagi anggota yang diduga telah
melakukan kesalahan, ia selaku Kapolres Majene dan jajaran meminta
maaf dan akan memberi sanksi tindakan disiplin bagi anggota yang
terbukti bersalah,
“Anggota bersalah kita akan tindak tegas, dari HMI juga sepakat bahwa
anggota HMI yang melakukan kekerasan semua diserahkan kepada pihak
Kepolisian untuk dilakukan pembinaan dan tindakan tegas,” ujarya.
Sementara itu Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene
Hendra Wahid juga mengatakan sangat mengapresiasi tindakan tegas
Polres Majene yang telah menindaki anggotanya yang memiliki sifat
premanisme.
“Pertemuan ini cukup baik guna menjaga perdamaian serta sinergitas
antara pihak kepolisian dan juga mahasiswa yang selama ini telah
terjalin dengan bak agar tidak terjadi kesalapahaman antara aktivis
HMI dan juga aparat penegak hukum,” kata Hendra.
Hendra juga menambahkan, bahwa akan memberikan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Polres Majene kepada aparat yang melakulan tindakan
premanisme,”Dan juga jika ada mahasiswa yang terbukti anarkis akan
diberi sanksi tindakan pembinaan dan sanksi yang tegas,”
pungkasnya.(Ali).
