ENREKANG,UPEKS.co.id— Kehadiran Wakil Bupati Enrekang, Asman secara tiba-tiba di tengah-tengah pengunjuk rasa membuat ratusan Nakes yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Honorer UPT RSUD Massenrempulu merasa sedikit kecewa.
Hal ini disebabkan Wabup memberikan ultimatum para Nakes untuk segera menghentikan aksinya.
Ancaman yang dilontarkan Wabup Enrekang tak main-main, dia mengatakan Kalau ada yang mogok kerja, akan dicarikan penggantinya.
Wabup yang tak sengaja mendapatkan ada aksi demo saat berkunjung ke RSUD memberi penjelasan Pemda akan terus mengusahakan agar ada solusi terbaik dalam kasus Nakes ini.
“Jadi bapak dan ibu semua, mari kita bantu dengan doa agar upaya kita ada hasil terbaik,” papar Wakil Bupati Enrekang.
Tentang aksi mogok kerja oleh para Nakes, Wabup dengan tegas menjawab bahwa itu bukan solusi karena rumah sakit adalah tempat pelayanan.
“Jadi jika ada yang melakukan aksi mogok kerja itu akan dianggap sudah tidak ingin bekerja di Rumah sakit dan kami akan carikan penggantinya,” tegas Asman.
Perlu diketahui ratusan Nakes menggelar aksi mogok pelayanan dipicu rasa kecewa karena terancam tak bisa mengikuti seleksi P3K disebabkan Keterlambatan validasi data Tenaga Kesehatan Honorer di UPT RSUD Maspul Enrekang yang mengakibatkan 99 persen Nakes RSUD Maspul ini tidak terdaftar pada aplikasi SI-SDMK Kementerian Kesehatan RI.
Alasan klasik atas kisruh ini disampaikan Kabid Pengembangan, SDM dan Pelayanan RSUD Maspul, Jamaluddin karena adanya faktor gangguan jaringan.
Tuntutan pada pendemo kepada Management RSUD Maspul adalah
Mendesak Pemkab untuk melakukan peninjauan ulang terhadap Formasi PPPK di RSUD Massenrempulu.
Mendesak Pemkab supaya memasukkan formasi jenis tenaga kerja kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya yang betul-betul dibutuhkan di RSUD.
Pengunjuk rasa butuh kepastian bukan cuma obral janji mendesak Pemkab untuk membuka formasi PPPK di rumah sakit Enrekang yang hanya boleh diisi oleh honorernya sendiri. Para Nakes ini menuntut bukti bukan obral janji.
Namun aksi mogok kerja yang sedianya akan berlangsung hingga sore, terpaksa urung dilakukan karena adanya penekanan Wabup tersebut.
Korlap aksi, Aspar Laming mengatakan dirinya tak berdaya karena adanya tekanan tersebut.
Apalagi hasil dari Upaya Anggota DPRD Enrekang dan Direktur RSUD menurut Aspar sangat kecil kemungkinan untuk bisa lolos.
Dengan adanya ancaman Wabup menurut Aspar, para Nakes takut untuk melanjutkan aksi.
“Mereka takut semua, jadi mereka bubar dan besok mulai lagi bekerja. Saya sebagai Korlap tidak terima ancaman begitu, kami ini butuh solusi bukan ditambah masalahnya kami. Jadi teman-teman sepakat mi kembali melayani karena Management RSUD sudah mengancam kasih keluar,” Ujar Aspar.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Enrekang, Sutrisno mengatakan, tidak ada pelayanan yang terganggu dengan adanya aksi mogok kerja para Nakes ini.
“Boleh kita lihat sendiri semua Poli layanan kesehatan bagi pasien tetap berjalan seperti biasa. Jadi aksi mereka tidak berpengaruh pada layanan kesehatan. Saya kesini bukan karena aksi mogok kerja, tapi melihat secara langsung apakah pelayanan tetap berjalan atau tidak,” Ujar Kadis Kesehatan.
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Pelayanan RSUD Maspul dr. Hairul atau yang akrab dipanggil dr. Icul ini mengatakan tak ada pelayanan yang terganggu kerena pihak Management RSUD sudah mengantisipasi semua hal yang akan terdampak dengan adanya aksi mogok kerja tersebut.
“Jadi kami Management ini harus mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi, apalagi rumah sakit ini adalah pelayanan dasar,” Ujar dr. Icul. (Sry)
