MAJENE,UPEKS.co.id— Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Majene buka kegiatan sosialisasi terpadu program Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi Badan Usaha Kab. Majene Tahun 2022 di Villa Bogor, Kamis (20/10/2022).
Hadir pada acara tersebut, Kasi Datun Kejari Majene, Basri Baco, Kepala BPJS Cabang Polman, Kepala Kantor BPJS kabupaten. Majene, Kepala Dinas PTSP Majene, Lisherawaty, Kepala Bidang HI Dinas Tenaga Kerja Majene, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperindag Majene dan pemilik Badan Usaha yang ada di kabupaten Majene.
Kajari Majene Beny Siswanto yang juga selaku Ketua Forum Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Majene dalam sambutannya menyampaikan, Sosialisasi terpadu program JKN KIS bagi Badan Usaha di kabupaten Majene dilakukan atas kerjasama BPJS Kesehatan Cabang kabupaten Majene dan kabupaten Polman dengan menghadirkan pelaku Badan Usah yang ada di kabupaten Majene.
“Sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan bahwa BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana yang merupakan badan hukum publik dan dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Beny.
Beny juga mengatakan, bahwa dalam sistem jaminan sosial tersebut mengatur mengenai sanksi akibat dari ke tidak patuhan peserta jaminan sosial, adapun sanksi tersebut dapat berupa administrasi, denda, maupun Pidana.
“Kami selaku JPN dapat memberikan bantuan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN, serta dapat memberikan pendapat hukum maupun pendampingan hukum atas permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara terkait program JKN, l kemudian dapat meningkatkan
koordinasi dengan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, serta BUMD dalam melaksanakan pengawasan dan pemriksaan kepatuhan pelaksanaan program JKN,” ungkapnya. Ia juga mengaku sangat mengapresiasi kepada para Pelaku Badan Usaha di kabupaten Majene yang hadir pada kegiatan tersebut,”Kami juga berterimakasih kepada para Pelaku Badan Usaha karena kehadiran mereka dianggap salah satu kepatuhan terhadap penyelenggaraan jaminan social,” pungkasnya. (Ali)
