GOWA,UPEKS.co.id— Hari Palang Merah Indonesia atau Hari Ulang Tahun (HUT) PMI diperingati setiap tanggal 3 September, PMI merupakan sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan.
Organisasi ini didirikan pada 17 September 1945 yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Maka tahun 2022 ini, PMI merayakan hari jadinya yang ke 77 tahun.
Pelayanan yang dilaksanakan oleh PMI sesuai yang tertera dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
Kegiatan yang dilakukan PMI di antaranya donor darah, kebencanaan, kesehatan dan sosial, serta relawan.
Kiprah Palang Merah Indonesia (PMI) tentunya telah banyak orang ketahui, dimulai ada sejak jaman kemerdekaan. PMI sebagai organisasi himpunan nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, tentu mempunyai peranan yang sangat penting, terutama saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19.
Untuk mengetahui sejauh mana peran PMI Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, berikut petikan Wawancara Wartawan Harian Ujungpandang Ekspres, Samsofian bersama Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulsel, Dr. Adnan Purichta Ichsan, SH , M.H , Sabtu (3/9/2022).
*Sejak tahun 2019 yang lalu, Bapak terpilih menjadi Ketua PMI Sulsel, sejauh mana kiprah dan peran PMI Sulawesi Selatan hingga saat ini ?
Sejak saya dilantik menjadi ketua PMI, saya langsung mendapatkan tugas yang berat, yang langsung diperhadapkan dengan pandemi Covid-19. Namun ketika semua orang di rumahkan, PMI tidak. Bahkan saat itu PMI menjadi organisasi garda terdepan dalam pemberantasan dan penanganan Covid-19 di Indonesia.
*Seperti apa tugas PMI saat itu ?
Jadi itu dibuktikan dengan adanya SK Gugus tugas saat awal terjadinya pandemi Covid-19 dan dalam SK Gugus tugas tersebut, PMI berada dalam bagian penanganan sterilisasi. Jadi saat awal pandemi Covid-19, PMI Sulsel melakukan penyemprotan cairan disinfektan dibeberapa titik yang dianggap dapat menjadi penularan Covid-19.
Sehingga awal saya menjadi ketua PMI kita langsung diperhadapkan dengan pandemi Covid-19. Alhamdulillah kita lakukan penanganan, seluruh program penanganan Covid-19 berjalan dengan baik dan itu menjadi tantangan terberat saya selama menjadi Ketua PMI Sulsel. Apalagi saat itu PMI merupakan organisasi yang baru bagi saya.
*Apakah ada kendala saat PMI diamanahkan melakukan penanganan Covid-19 ?
Tentunya ada kendala, karena saat itu anggaran masuk berupa hibah yang diberikan Pemprov itu sebesar Rp4 Miliar. Namun karena 0andemi kita kena refocusing atau terpotong sebanyak 50 persen, sehingga hanya menjadi Rp 2 milyar saja.
Itulah sehingga program yang sudah kita rencanakan mengalami sebuah evaluasi, kendala yang lain adalah para Ketua PMI yang ada di daerah kurang sejalan dan sepaham dengan kepala daerahnya dan itu menjadi kendala. Karena program PMI harus bersinergi dengan pemerintah dan PMI tidak mungkin bergerak atau melaksanakan kerja sosial atau kegiatan kemanusiaan kalau tidak mendapatkan dukungan dengan pemerintah, dan salah bentuk dukungan dari pemerintah yaitu dengan memberikan dana hibah.
Karena PMI itu berbeda dengan organisasi lain. PMI telah memiliki undang-undang (UU) tentang kepalang merahan, dimana organisasi itu boleh mendapat hibah setiap tahunnya dari pemerintah karena berbeda dengan organisasi yang lain.
Jadi kalau PMI tidak mendapatkan support dari pemerintah, bagaimana caranya program PMI bisa menggerakkan kerja-kerja sosial di masyarakat? Olehnya itu kita mendorong dan mengharapkan seluruh ketua PMI kabupaten/kota itu adalah kepala daerah biar komunikasi dapat berjalan seperti yang diharapkan.
*Terkait kebutuhan darah, bagaimana menjaganya agar selalu tersedia ?
Dulu bapak (Ayahanda) saya adalah ketua PMI Sulsel dua periode, beliau merencanakan membuat Unit Pelayanan donor darah di markas PMI Sulsel, namun belia sakit dan meninggal jadi saat belum selesai dibangun. Sehingga saat itu pengurus PMI datang menyampaikan meminta agar saya bersedia menjadi ketua PMI Sulsel. Karena banyak rencana dari Almarhum ayahanda belum selesai, termasuk pembangunan Markas PMI Sulsel, itu betul-betul dibangun oleh almarhum bapak saya. Makanya ketua Umum PMI, Bapak Jusuf Kalla (JK) yang saat itu juga menjabat Wapres meminta langsung agar Aula Markas PMI Sulsel adalah atas nama almarhum Ayahanda Ichsan Yasin Limpo.
Alhamdulillah akhirnya saya menyelesaikan pembangunan Markas PMI Sulsel dan menyelesaikan pembangunan unit donor darah yang sekarang sudah menjadi salah satu unit donor darah percontohan. Saat ini sudah berjalan di markas PMI Sulsel, itu juga untuk menambah ketersediaan stok Darah agar tidak terjadi kekurangan saat masyarakat membutuhkannya.
*Bagiamana dengan kerjasama dengan pihak lain ?
Ia, jadi kita juga meningkatkan kerja sama dengan semua pihak, termasuk perusahaan dan stakeholder yang ada untuk bersama menjaga ketersediaan darah agar selalu tersedia. Seperti di Kabupaten Gowa itu rutin dilaksanakan kegiatan donor darah setiap 2 setengah bulan. Jadi setiap kecamatan melaksanakannya secara rutin dan kita target 100 kantong Darah setiap pelaksanaan donor. Dan di Gowa ada 18 kecamatan, sehingga kalau target terpenuhi kita bisa kumpulkan sebanyak 1.800 kantong darah saat donor.
Selain itu TNI Polri adalah pihak yang menjadi penolong PMI , karena mereka kapan saja selalu siap berpartisipasi mendonorkan darahnya. Kita hanya menelpon komandannya, dan mereka akan menyiapkan anggotanya untuk mendonor.
*Yang menarik adalah ada kegiatan donor darah disetiap kecamatan. Sejak kapan bapak melaksanakan program ini ?
Sejak awal Covid-19, kami melaksanakan kegiatan donor darah disetiap kecamatan. Karena selama pandemi saat itu kebutuhan darah meningkat.
Disisi lain karena covid-19 sebagian orang takut mendonor. Namun karena kebutuhan akan darah seperti orang yang sakit, orang melahirkan dan operasi mereka membutuhkan darah . Disitulah awal mulanya program itu kita jalankan.
*Apa program kedepan Bapak ?
Tentu yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan darah, namun tugas PMI tentu bukan cuma penyediaan darah saja. Penanganan dan bantuan Bencana alam juga menjadi tugas PMI. Sekarang ketua umum membuat kebijakan yakni go digitalisasi.
Jadi harus digitalisasi semuanya, agar lebih ringan dan ada standar jam tiba dilokasi bencana apabila ada bencana, yakni 6 jam PMI harus ada di lokasi bencana sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang terbaru.
Selain itu ada juga program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mensertifikasikan seluruh relawan PMI Sulsel. Semua relawan yang bekerja di lapangan tentunya mempunya keahlian, olehnya keahliannya harus tersertifikasi. Jika relawan bersertifikasi mereka tidak lagi diragukan dikirim ke lokasi bencana alam di mana saja, termasuk di luar Sulawesi Selatan, sebab sertifikasi sangat dibutuhkan oleh relawan saat mereka mendapatkan tugas penenangan, terutama penanganan bantuan Bencana alam.
Olehnya itu saya berharap PMI kabupaten dan kota membuat program-program layanan yang berkualitas dan profesional di masyarakat. Antara lain, meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah di jangkau, berkualitas dan berkesinambungan, meningkatkan rekruitmen, serta pembinaan relawan sebagai tulang punggung layanan kemanusiaan PMI, baik secara kuantitas dan kualitas. Serta meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan kemanusiaan dengan memperkuat unit- unit layanan. (Sofyan)
