APMS Desak Eksekutif dan Legislatif Hentikan Penggusuran Lahan Pertanian Warga

  • Whatsapp
APMS Desak Eksekutif dan Legislatif Hentikan Penggusuran Lahan Pertanian Warga

ENREKANG,UPEKS.co.id– Aliansi Peduli Masyarakat Sikamasean (APMS) mendatangi kantor DPRD Enrekang, Kamis (6/1/2022). Kedatangan mereka dalam rangka bertemu dengan para Legislatif untuk membahas nasib puluhan masyarakat Desa Batu Mila.

Adanya penggusuran di kampung Sikamasean, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang diduga dilakukan pihak PTPN XIV sekitar Minggu kedua bulan Desember 2021 lalu menyebabkan APMS mendatangi kantor DPRD.

Bacaan Lainnya

Syamsul, salah satu pemilik lahan yang saat ini lokasinya sudah rata dengan tanah mengatakan, akibat penggusuran tersebut seluruh tanaman yang ada dilokasi perkebunan Syamsul habis dibabat termasuk 135 pohon dan tambak ikannya semua habis.

Sebagai petani, Syamsul merasa dirugikan apalagi dia dan warga lainnya sudah bermukim di Kampung Sikamasean sejak 20 tahun lalu.

Rahmawati Karim, Salah satu Aktivis APMS mengatakan, kedatangannya adalah ingin menyampaikan aspirasi mendesak Bupati dan DPRD segera mengambil sikap untuk menghentikan penggusuran yang ada dilokasi tersebut.

“Selanjutnya desakan kita adalah pihak eksekutif dan legislatif berfikir bagaimana mencarikan solusi hidup bagi korban yang telah dilakukan penggusuran sebanyak 28 petani yang lahannya sudah diratakan dengan tanah dan satu-satunya mata pencarian mereka,” Kata aktivis Anti korupsi ini.

Rahma dan kawan-kawan juga akan mendesak Pemerintah, terutama Bupati sebagai penanggungjawab Pemerintah Kabupaten Enrekang agar memikirkan, memberikan, melindungi dan membiayai kebutuhan serta menghidupkan kembali tanaman pertanian warga disana yang diduga telah digusur oleh pihak PTPN XIV.

“Kenapa kita ingin DPRD dan Pemerintah menghentikan penggusuran ini untuk mencegah konflik disana. Mumpung hari ini belum ada perlawanan dari masyarakat. Karena jika dibiarkan, akan terjadi perlawanan jika mereka sudah kelaparan,” Ujarnya.

“Sehingga hari ini kita minta Bupati dan DPRD untuk mencegah penggusuran disana. Kita ingin menggugah nurani mereka bahwa disana akan terjadi kelaparan jika dibiarkan penggusuran terus dilakukan,” Tegas Rahma.

Rahmawati menjelaskan, kampung Sikamasean dihuni oleh warga dari beberapa daerah di Enrekang, termasuk warga yang kesehariannya bekerja sebagai tukang becak.

Mereka memilih bertani ditempat tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya sejak tahun 1997.

Lahan ini dulunya adalah lahan tidur berupa hutan yang penuh alang-alang, kemudian warga mengolah lahan tersebut secara manual sehingga menjadi lahan pertanian yang produktif.

Setelah beberapa tahun kemudian, warga setempat mendapatkan dasar pengolahan lahan sebagai Hak Pakai.

Hak ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang nomor 387/SK/XI/1999, tertanggal 16 November 1999 yang ditandatangani Bupati Enrekang waktu itu yakni Iqbal Mustafa.

“Surat itu mengatur penggunaan lahan tidur/terlantar, salah satunya bagi masyarakat kurang mampu yang saat ini sudah menetap dikampung Sikamasean,” Kata Rahma.

Untuk itu Rahmawati Karim menegaskan dirinya dan kawan-kawan dari APMS tidak akan meninggalkan kantor DPRD sebelum ada keputusan Dewan tentang tindaklanjut dari bagaimana solusi keadaan warga yang ada disana.

Dia akan tetap menunggu anggota dewan meski hingga malam hari. Karena perjuangan APMS adalah perjuangan kelanjutan kehidupan masyarakat yang terdampak penggusuran hingga warga kampung Sikamasean, Desa Batu Mila kehilangan mata pencaharian.

Sementara itu, Aska salah satu pihak PTPN XIV Keera Unit Maiwa via telepon menegaskan, lahan yang digusur bukan milik warga tapi milik PTPN.

“Papan imbauan itu sudah lama dipasang, bahkan sudah ada beberapa imbauan yang dicopot. Yang digusur dan dibabat itu bukan lahan warga, itu milik PTPN,” Jawab Aska singkat dari balik telepon. (Sry)