Terbaik Pengelolaan Dana Desa 2020, Pemkab Enrekang Terima Penghargaan Dari Dirjen Keuangan Negara

  • Whatsapp
Terbaik Pengelolaan Dana Desa 2020, Pemkab Enrekang Terima Penghargaan Dari Dirjen Keuangan Negara

ENREKANG, UPEKS.co id — Pemerintah Kabupaten Enrekang kembali menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Negara atas kinerja terbaik pengelolaan dana desa tahun 2020.

Penghargaan tersebut diserahkan

Bacaan Lainnya

Kepala KPPN Cabang Pare pare Halim Afifi dan diterima langsung Bupati Enrekang, Muslimin Bando diruang Pola Kantor Bupati Enrekang, Selasa (27/7/2021).

Halim Afifi mengatakan  dalam rangka mengolah dana desa tahun 2020 yang diikuti kurang lebih 100 desa , Kabupaten Enrekang dalam hal ini Dinas PMD Enrekang menjadi terbaik ke – 3 .

”  Kami juga sebagai KPPN Cabang Pare pare sangat berterima kasih kepada Pemkab Enrekang karena dengan keberhasilannya ,kami juga sangat terbantu dalam hal penyerapan anggaran”. Kata Halim Afifi.

Sementara itu sambutan Bupati Enrekang menyampaikan apresiasi atas kinerja DPMD Enrekang sehingga mendapatkan penghargaan tersebut

” Saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Bapemdes atas prestasi yang telah diraih dan penghargaan dari KPPN. Saya sangat tau bagaimana kerja-kerja yang dilakukan Bapemdes menembus desa yabg ada di lereng yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi”. Kata MB.

Kepala Dinas PMD Zubaedah Bando mengatakan apa yang dicapai hari ini adalah kerjasama semua pihak terutama, Dinas terkait, Camat hingga desa baik itu capaian maupun target.

Dia berharap tahun 2021 dapat mempertahankan capaian tersebut.

Dari 112 Desa tidak semua dapat terjangkau jaringan, sehingga selama ini DPMD Enrekang menggunakan tenaga Non ASN untuk menjemput permohonan kedesa bersangkutan.

” Kita masuk kategori terbaik. Kedepan kita akan berupaya meningkatkan SDM aparat desa, karena pengelolaan dana desa semua  berbasis IT jadi seluruh aparat desa baik bendahara dan Sekretaris harus mengikuti Bimtek supaya tidak tertinggal”. Kata Adik kandung Muslimin Bando.

Dia mengatakan yang selama ini juga menjadi kendala di desa salah satunya adalah pemilihan Kades.

” Biasanya kalau selesai Pilkades, Aparat desa yang tidak berpihak kepada Kades pasti akan diganti. Itu artinya kita harus melakukan Bimtek lagi”. Ujar Zubaedah Bando.(Sry)