Targetkan Capai UHC, Pemkab Kepulauan Tanimbar Perkuat Koordinasi dengan BPJS Kesehatan Ambon

  • Whatsapp

Targetkan Capai UHC, Pemkab Kepulauan Tanimbar Perkuat Koordinasi dengan BPJS Kesehatan Ambon

 

Bacaan Lainnya

Saumlaki, upeks.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar duduk bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon dalam rangka merealisasikan komitmen Pemkab Kepulauan Tanimbar mencapai Universal Health Coverage (UHC) Program JKN-KIS, Kamis (27/05). Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan menyampaikan paparan terkait pencapaian kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Sampai bulan April 2021, jumlah peserta yang terdaftar JKN-KIS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjumlah 107.348 peserta atau persentasenya sebesar 83,89% dan belum mencapai UHC. Harapannya dengan tercapainya UHC di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan lebih banyak pula masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan. Untuk itu kami perlu dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar hal tersebut segera terwujud,” ujar Mondang.

Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar siap mendukung sepenuhnya program JKN-KIS dan berkomitmen mewujudkan UHC di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam waktu yang tak terlalu lama.

“Kita akan berkoordinasi dengan Kepala Kabupaten BPJS Kesehatan Kepulauan Tanimbar untuk menyiapkan langkah-langkah peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Kami juga siap untuk membuat addendum perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan, terkait penambahan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar, yang sebelumnya berjumlah sekitar dua puluh ribu menjadi tiga puluh empat ribu. Harapannya lebih banyak masyarakat yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan,” ujar Petrus.

Beliau juga menyampaikan mengenai kesiapan mendorong seluruh aparat desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Hal ini dirasakan perlu karena sesuai ketentuan, aparat desa wajib menjadi peserta JKN-KIS.

“Untuk aparatur desa mereka juga harus ikut program JKN-KIS. Nanti tolong ditindaklanjuti, jika masih ada tunggakan di beberapa desa, segera diselesaikan. Mungkin bisa disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan agar desa memiliki kesadaran untuk mendaftarkan seluruh aparatur desa menjadi peserta JKN-KIS dan menyelesaikan tunggakan yang masih ada. Hal ini semua dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan,” pungkas Petrus. (rls)

Pos terkait