Soal Pembelajaran Tatap Muka, Komisi III DPRD Majene Panggil Disdikpora

  • Whatsapp
Soal Pembelajaran Tatap Muka, Komisi III DPRD Majene Panggil Disdikpora

MAJENE, UPEKS.co.id — Komisi III DPRD Majene, panggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bersama Satgas Covid-19 Majene, bahas kejelasan terkait pembelajaran tatap muka bagi Siswa di Majene.

Anggota Komisi III DPRD Majene, Abd. Wahab mengatakan, pertemuan ini adanya aspirasi dari masyarakat terkait agar diberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi siswa sekolah dasar di wilayah Majene.

Bacaan Lainnya

“Tadi kita minta penjelasan dari pihak Dinas Pendidikan bersama dari Satgas Covid-19 Majene, terkait pemberlakuan pembelajaran tatap muka, ini khusus bagi sekolah dasar di Majene,” ucap Wahab.

Kemudian kata Wahab, Persoalan kedua yang dibahas mengenai masalah SK pengangkatan pejabat Kepala Sekolah SD yang mengalami kekosongan, dari sekian yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah.

“Artinya dari 26 orang pejabat Kepala Sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas oleh pak bupati, salah satu tugasnya dalam SK itu mereka diberi mandat untuk menandatangani SHUN, atau ijazah,” ungkapnya.

Namun setelah mendengar masukan dari Dinas Pendidikan, kata Wahab, ternyata ada salah satu pejabat pelaksana tugas Kepala Sekolah yang diangkat melalui SK Bupati diketahui tidak memenuhi syarat.

“Pertama dia tidak memenuhi syarat karena umurnya sudah lewat, kemudian tidak pernah mengikuti seleksi calon kepala sekolah berdasarkan Permendikbud, itulah yang harus disikapi bahwa jangan itu SK terbit ada cacat di dalamnya, nah itu kita minta agar pak bupati mengkaji ulang,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Majene, Iskandar menjelaskan bahwa pertemuan dengan Komisi III DPRD terkait pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka bagi siswa SD dan SMP di Majene yang hingga saat ini belum bisa dilaksanakan.

“Sebenarnya pihak sekolah sudah siap, bahkan mengajukan permohonan ke Dinas, tetapi sebelum dilaksanakan pembelajaran tatap muka, tentu kami harus komunikasikan dulu dengan satgas Covid, kalau diiyakan kita buka, artinya kalau sudah ada rekomendasi dari satgas Covid kita laksanakan itu yang tadi kita sampaikan dalam pertemuan,” ujar Iskandar.

Kemudian soal SK penunjukan Plt Kepala Sekolah Dasar, Iskandar mengakui ada satu orang pelaksana tugas Kepala Sekolah yang ditunjuk oleh bupati Majene, diketahui tidak memenuhi syarat administrasi.

“Saya sudah pertanyakan ke BKD, bagaimana itu soal SK kepala SD 14 Simbang, karena dalam Permendikbud tidak memenuhi syarat, itu seharusnya dianulir, pertama umurnya sudah lewat, kedua dia tidak pernah ikut seleksi cakep, makanya hari Senin saya mau menghadap pak Bupati,” terangnya.(Ali)

 

 

Pos terkait