20 TKA Tiongkok Tak Miliki Izin Kerja di Sulsel

  • Whatsapp
20 TKA Tiongkok Tak Miliki Izin Kerja di Sulsel
Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, Agus Winarto

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, akhirnya angkat bicara soal kedatangan 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang hendak bekerja di Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, Agus Winarto mengatakan, kedatangan TKA asal Tiongkok itu secara prosedur dan protap sudah dilaksanakan secara keseluruhan. Mereka tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, 3 Juli 2021 dari Jakarta.

Bacaan Lainnya

“Semenjak Februari 2020, tidak ada penerbangan Internasional ke Bandara Internasional Hasanuddin.
Jadi mereka yang terbang ke Makassar itu, sebelumnya sudah berada di Jakarta. Bukan penerbangan langsung di Makassar, ” kata Agus, Senin (5/7/2021).

Menurut Agus, saat ini sudah 67 TKA di Bantaeng dan sudah ada izin kerja. Sementara 20 orang itu masih menunggu notifikasi dari Pihak Kementerian Ketenagakerjaan dalam waktu 1 bulan atau 30 hari. Saat ini mereka masih dalam uji coba.

“Selama menunggu notifikasi itu, mereka hanya memiliki ijin tinggal uji coba. Kalau waktu 30 hari belum keluar, maka mereka harus di pulangkan langsung ke negaranya, ” ucap Agus di hadapan sejumlah wartawan saat ditemui di kantornya.

Agus menerangkan, berdasarkan pantauan di lapangan diketahui bahwa TKA tersebut mendarat di Bandara International Makassar Kabupaten Maros dengan pesawat Citilink QG-426 pada Sabtu, 3 Juli 2021 pukul 20.25 Wita dari Jakarta;

Seluruh TKA masuk ke Indonesia dan telah melalui pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada 25 Juni 2021 yaitu sebelum Masa PPKM Darurat di Jawa dan Bali 3 – 20 Juli 2021.

“20 TKA tersebut merupakan calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja di Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, ” terang Agus.

Agus menegaskan, saat ini Pemerintah masih memberlakukan pelarangan orang asing masuk ke Wilayah Indonesia untuk mencegah lonjakan persebaran Covid-19.

Diakuinya, aturan pelarangan ini mengacu kepada Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru.

“Aturan ini mengecualikan masuknya orang asing untuk tujuan esensial seperti bekerja di Proyek strategis nasional. Seperti di Jeneponto dan Bantaeng, ” tegas Agus. (Jay)