Kejari Luwu Selamatkan Uang Negara Rp 320 Juta Lebih

  • Whatsapp
Kejari Luwu Selamatkan Uang Negara Rp 320 Juta Lebih

MAKASSAR, UPEKS.co.id —Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Utara berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp 320.962.282 yang diamankan dari kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa di Desa Marimari, Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2019-dan 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Haedar SH MH mengatakan, terkait adanya laporan masyarakat, Kejari Lutra mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 24 Maret 2021 guna melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana di Desa Marimari, tahun anggatan 2019-2020

Bacaan Lainnya

Tahun 2019 dan 2020 terdapat kegiatan yang telah dilksanakan Kepala Desa Marimari, berinisial MM. MM melakukan pertanggungjawaban baik secara fisik maupun adminstrasi 100 persen. Padahal, pada kenyataannya bobot volume pekerjaan belum mencapai 100 persen.

Untuk fisik diantaranya pembangunan drainase, pembangunan decker. Ditemukan juga ada biaya operasional pemeriksa hasil pekerjaan PPHP pada kegiatan pembangunan drainase belum dibayarkan namun dibuatkan pertanggungjawaban telah dibayarkan.

Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar kurang lebih Rp3 miliar pada tahun 2019 hingga 2020. Hasil penyelidikan Kejaksaaan terkuak, ada dana yang dipertanggungjawabkan tapi tidak sesuai dengan kondisi fisik yang sebenarnya yang dilakukan oleh oknum kepala Marimari.

“Atas kerugian itu, tim penyelidik merekomendasikan untuk menghentikan penyelidikan dengan pertimbangan yang bersangkutan bersikap kooperatif mengembalikan kerugaian kuangan negara. Nilai kerugian itu hasil perhitungan
dari auditor Inspektorat Luwu Utara, ” kata Haedar. Mantan Kasi Pemeriksa Kejari Makassar ini menegaskan, penghentian penyelidikan berdasarkan pertimbangan untuk menjaga stabilitas pemerintahan pada Desa Marimari serta untuk kelancaran pembangunan program pemerintah desa pada khususnya.

Pertimbangan itu, kata Haedar, sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Nomor B-111/f/Fd.1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Tanggal 18 Mei 2010.

“Tindakan hukum merupakan upaya terakhir (ultimum remedium). Strategi tindakan hukum yang diakukan  Kejari Lutra lebih mengedapankan pemulihan kerugian keuangan negara. Terbukti beberapa kasus yang ditangani pada umumnya mengembalikan kerugian negara,” tukas Haedar.

Mantan Kasi Eksekusi dan Ekseminasi Kejati Sulsel mengaku, fokus pada pemulihan kerugian keuangan negara dengan menelisik setiap satker yang mengelola keuangan negara dan berpotensi disalahgunakan.

“Tahun 2021 ini, ada tiga perkara korupsi yang berada di tahap penyidikan berhasil dirampungkan. Ketiga perkara itu, sudah ditahap penuntutan dan dalam waktu dekat akan memasuki proses persidangan, ” akunya.(Jay).