Hardiknas dan Hari Buruh Diwarnai Demo PERKARA

  • Whatsapp
Hardiknas dan Hari Buruh Diwarnai Demo PERKARA

ENREKANG, UPEKS.co.id — Pergerakan Koalisi Rakyat ( PERKARA ) menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kabupaten Enrekang dalam rangka Memperingati Hari Pendidikan Dan Hari Buruh. Unjuk rasa digelar di depan gedung DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

aksi tersebut digelar oleh puluhan Pemuda Mahasiswa dengan secara bergantian melakukan orasi dan mengangkat Trending topik “matinya demokrasi di dunia pendidikan dan klas buruh yang tertindas” .

Bacaan Lainnya

Harmin Selaku Kordinator Lapangan mengungkapkan, Demokrasi didunia pendidikan tidak lagi bisa didapat karena persoalan birokrasi di dalam kampus sudah membatasi kebebasan berekspresi Mahasiswa itu sendiri.

padahal menurutnya, Pengguruan Tinggi harusnya mengedapankan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak mengekang akitivitas Mahasiswa yang ingin menuntut hak-hak demokrasinya di dalam kampus.

“kami dari PERKARA yang didalamnya rata-rata Mahasiswa sangat menginginkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan berpihak terhadap rakyat” ujarnya.

ia menambahkan bahwa, situasi pendidikan tidak terlepas dengan tertindasnya kaum buruh yang dilakukan oleh korporasi yang tidak memikirkan nasib rakyat.

sebab mahasiswa tidak menuntut kemungkinan akan berada pada bagian buruh itu sendiri, sehingga sudah seharusnya pemuda mahasiswa mendukung perjuangan buruh yang di rampas haknya oleh korporasi yang tidak bertangung jawab.

“sehingga kami dari Pemuda Enrekang mendesak DPRD Kabupaten Enrekang untuk bagaimana menindak lanjuti upah minimum Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur untuk diterapkan “. Kata Harmin.

Dia juga meminta agar DPRD membuat Perda pemberdayaan tenaga kerja lokal dan perlindungan buruh di Kabupaten Enrekang.

Sementara itu Idris Sadik, Ketua DPRD Kabupaten Enrekang saat dialog mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi pemuda tersebut.

Selain itu, Ketua DPRD Enrekang juga akan tindaklanjuti agar dapat membuat Perda Pemberdayaan Tenaga kerja lokal di Kabupaten Enrekang.

juga Upah Minimum Provinsi ( UMP) yang sudah di tetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan akan tindaklajuti untuk diterapkan di Kabupaten Enrekang.

“Maka dari itu kami akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) yang melibatkan beberapa instansi terkait dan komisi yang membidangi itu supaya bisa kita diskusikan secara bersama ” ungkapnya.

Aksi tersebut dikawal ketat oleh Aparat Kepolisian dan satpol PP sampa selesai dan tetap mematuhi protokol kesehatan. (Sry)