H Muh Bakri: Perda Tentang Perusda Perlu Dievaluasi

  • Whatsapp
H Muh Bakri: Perda Tentang Perusda Perlu Dievaluasi

KOLAKA,UPEKS.co.id—Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah(Setda) dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra), H Muh Bakri, mengungkapkan, banyak produk-produk Peraturan Daerah (Perda) perlu dievaluasi.

“Jadi banyak produk Perda kita perlu dievaluasi karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang,”ungkap Bakri saat ditemui media ini di ruang kerjanya pada(5/5/21).

Bacaan Lainnya

Menurut Bakri, salah satu Perda yang mungkin perlu dievaluasi atau direvisi adalah Perda tentang Perusahaan Daerah (Perusda), dimana didalamnya mengatur tentang pengangkatan seorang direktur.

Dikatakannya, pengangkatan seorang direktur Perusda salah satu Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dimana selama ini, pengangkatan direktur Perusda selalu dilakukan Fit and Proper Test dilakukan di DPRD Kolaka. Tetapi hasil dari Fit and Proper Test yang menentukan adalah Bupati Kolaka.

“Jadi kalau menurut saya, pengangkatan seorang direktur Perusda harusnya itu adalah hak sepenuhnya Bupati untuk menunjuk siapa yang paling tepat memimpin BUMD tersebut,”ujar Bakri.

Namun ia berharap Bagian Hukum Setda Kolaka untuk melakukan inventarisir terhadap semua Perda-Perda yang bertentangan dengan Undang-undang lebih, sehingga hal itu harus disampaikan kepada DPRD Kolaka.

“Jadi saya berharap kepada Bagian Hukum untuk mengkaji semua produk Perda kita yang sudah tidak relevan lagi dengan aturan berlaku,”harap Asisten.

Sementara Kepala Bagian Hukum Setda Kolaka Hasimin yang dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan pihaknya kini sedang bekerja untuk mengkaji semua produk Perda yang sudah tidak relevan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kami sekarang sudah melakukan inventarisir serta mengkaji semua produk Perda sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini,”kata Hasimin.(pil)