Kapolres Enrekang, Unjuk Rasa Terkait Maklumat Bersama. Ada Kepentingan Pribadi

  • Whatsapp
Kapolres Enrekang, Unjuk Rasa Terkait Maklumat Bersama. Ada Kepentingan Pribadi

ENREKANG, UPEKS.co.id–Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Enrekang Menggugat menggelar unjuk rasa di dua titik, yakni di depan Kantor DPRD Enrekang dan monumen Bambu Runcing Kecamatan Enrekang, Senin (22/3/2021) sore.

Mereka menuntut agar Maklumat Bersama Forkopimda Kabupaten Enrekang terkait penanganan Covid-19 dicabut.

Bacaan Lainnya

Massa aksi berunjuk rasa dengan membentangkan spanduk agar Maklumat Bersama dicabut serta membakar ban sebagai bentuk protes atas maklumat.

Misbah, Wakil Jendral Lapangan Aksi mengatakan, maklumat Bersama yang dikeluarkan Forkopimda Enrekang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Pasalnya, Maklumat bersama yang dikeluarkan itu berdasar pada Inmendagri nomor 3 tentang PPKM padahal aturan itu telah dicabut dan digantikan oleh Inmendagri nomor 5.

“Jadi bisa dikatakan Forkopimda Enrekang tidak update terkait aturan apalagi penerapannya tidak berdasar analisis yang jelas. Maklumat itu banyak merugikan masyarakat,” kata Misbah.

Menurut Misbah, saat ini Kabupaten Enrekang berada pada  zona kuning penyebaran Covid-19. Namun  maklumat yang dikeluarkan dengan membatasi aktivitas masyarakat seolah-olah Kabupaten Enrekang masih sedang berada pada zona merah.

Maklumat tersebut dirasakan  sangat merugikan masyarakat dan berdampak pada pelaku UKM, warung makan, cafe dan lainnya.

“Jadi jelas aturan ini sudah tidak sejalan dengan Inmendagri nomor 5. Maka dari itu kami mendesak agar Forkopimda segera mencabut Maklumat inskonstitusional itu,” ujarnya.

Usai melaksanakan aksinya dan berorasi secara bergantian massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Enrekang, AKBP Andi Sinjaya yang turut bertanda tangan dalam maklumat itu, membantah tudingan bahwa maklumat bersama yang dikeluarkan Forkopimda merugikan masyarakat.

Dia mengatakan Justru  Maklumat Bersama yang dikeluarkan Forkopimda adalah untuk kepentingan dan kebaikan bersama masyarakat Kabupaten Enrekang.

“Saya pastikan Forkopimda tidak akan mengambil kebijakan yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Maklumat itu hanya untuk menekan pertambahan angka Covid-19 di Enrekang,” kata AKBP Andi Sinjaya.

“Kami Forkopimda dalam ambil kebijakan bukan untuk kepentingan orang per orang tapi untuk kepentingan bersama, dan jika ada yang merasa tidak puas dengan hal itu kami selalu  siap terima masukan dari masyarakat,asal dilakukan dengan cara yang baik” tambahnya.

Ia menjelaskan, maklumat bersama adalah langkah yang dilakukan oleh stakeholder dan Tim  Satgas Kabupaten Enrekang dalam penanganan Covid-19.

Pengambilan kebijakan menerbitkan Maklumat pun tentu punya dasar  yang kuat  dan sudah sesuai Instruksi Mendagri.

Keputusan itupun diambil setelah  pihaknya melakukan evaluasi selama beberapa bulan. Berdasarkan itulah  maklumat bersama terkait pembatasan kegiatan seperti pesta pernikahan itu diterbitkan.

Kabupaten Enrekang sendiri, pada bulan Januari hingga Februari tercatat sudah ada 174 pesta pernikahan yang digelar dan mengundang kerumunan di masyarakat.

Kapolres menjelaskan, pada setiap pelaksanaan pesti pernikahan, aktifitas warga sudah dimulai sepekan sebelum hari H, hal ini justru justru memicuh terjadinya kerumunan yang sangat berpotensi meningkatkan penambahan jumlah kasus baru Covid-19 di Enrekang.

“Dan itu terbukti dengan terus meningkatnya kasus Covid-19 di Enrekang selama Januari hingga Maret ini, bahkan dalam 10 hari terakhir ada penambahan 32 kasus baru di Enrekang. Ini tentu sangat riskan jika dibiarkan,” tuturnya.

Ia menegaskan, bahwa mereka yang berunjuk rasa itu sebenarnya hanya karena punya yang punya kepentingan pribadi yang tidak terakomodir.

“Sebenarnya yang prakarsai mereka itu karena adanya kepentingan pribadi. karena motor dari penggerak aksi itu ada adiknya yang akan menikah jadi dia melakukan aksi unjuk rasa. Saya berharap masyarakat cerdas dan tidak terpengaruh dengan adanya hal seperti itu. Tolong tetap kedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi,” tutupnya. (Sry)

Pos terkait