Diduga IMB tak Sesuai Peruntukan, Sejumlah Bangunan di Bontoharu Segera Ditertibkan

  • Whatsapp
Diduga IMB tak Sesuai Peruntukan, Sejumlah Bangunan di Bontoharu Segera Ditertibkan

Diduga IMB tak Sesuai Peruntukan, Sejumlah Bangunan di Bontoharu Segera Ditertibkan

SELAYAR.UPEKS. co.id— Sejumlah bangunan di wilayah Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar  akan ditertibkan, lantaran disinyalir IMB-nya tidak sesuai peruntukannya. bahkan ada yang tidak memiliki Izin  Mendirikan Bangunan (IMB).

Bacaan Lainnya

Itu terungkap pada rapat koordinasi (RAKOR) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Selayar, Selasa  (5/1/2021).Dibahas tindak lanjut peningkatan IMB serta permintaan dan laporan
pembangunan/rehabilitasi/pemugaran bangunan yang tidak memiliki IMB hingga Desember 2020.

Menyikapi hal tersebut, Sekda Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan sangat berharap, semua pembangunan dapat  diatur sedemikian rupa sehingga tertib.

Menurutnya apabila persoalan ini tidak disikapi secepat mungkin,
dikemudian hari akan menjadi persoalan besar.

“Semua bangunan yang akan kita bangun itu acuannya adalah perda mengenai tata ruang,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekda telah menurunkan tim dari OPD terkait, untuk menginventarisir sejumlah bangunan di  Kecamatan Bontoharu yang dibangun tanpa IMB dan yang dibangun tidak sesuai IMB. Ditemukan beberapa  bangunan dengan izin ruko tetapi dimanfaatkan sebagai gudang.

“Yang pasti jika izinnya lain, lalu hasilnya lain, itu harus ditindak. Kita temukan izinnya ruko tetapi yang dibangun  adalah gudang besar,” jelas Sekda Selayar.

Sekda juga meminta para camat untuk memasukkan data bangunan di wilayahnya yang sudah memiliki IMB dan  bangunan yang tidak memiliki IMB.

Sedangkan Kajari Selayar Adi Nuryadin Sucipto yang juga hadir dalam rakor tersebut mengemukakan, bangunan yang tidak sesuai IMB, itu adalah sudah merupakan suatu bentuk pelanggaran.

“Izin mendirikan ruko, tetapi yang dibangun adalah gudang, ini sudah menyalahi aturan, dan kita harus mengambil
tindakan tegas,” kata Kajari Selayar Adi Nuryadin Sucipto.

Meski demikian, Nuryadin menyarankan sebelum melakukan penertiban olah OPD terkait, pemilik bangunan  hendaknya terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis hingga pencabutan IMB atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Dalam rakor tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Drs. Dahlul Malik, M.H., sebagai moderator, para pimpinan  OPD terkait, sejumlah Camat dan Kepala Desa serta undangan lainnya. (Sya)

Pos terkait