Pemkab Lutim Ikuti Sosialisasi Permendagri Tentang Iuran Jamkes Secara Virtual

  • Whatsapp
Pemkab Lutim Ikuti Sosialisasi Permendagri Tentang Iuran Jamkes Secara Virtual

Pemkab Lutim Ikuti Sosialisasi Permendagri Tentang Iuran Jamkes Secara Virtual

LUTIM.UPEKS.co,id—Pemkab Lutim) mengikuti sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 yang berkaitan  Tentang Iuran Jaminan Kesehatan (jamkes) Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemda secara virtual di  ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Luwu Timur, Rabu (25/11/2020).

Bacaan Lainnya

Acara dibuka Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen, Komaedi. Sementara Perwakilan  Pemkab. Luwu Timur diikuti Asisten Administrasi Umum, Askar didampingi Kepala Badan Pendapatan dan  Keuangan Daerah, Ramadhan Pirade, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Rosmini Pandin dan Fadillah Rum perwakilan  dari BPJS Kesehatan.

Komaedi mengatakan, kita semua harus fokus dengan keadaan ditengah jeratan pandemi covid19 dan sesegera  mungkin untuk dapat mengatasi serta keluar dari pandemi ini.

Oleh karena itu, guna mencegah penyebarannya  maka seluruh masyarakat di wajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan.

“Sarana untuk mewujudkan protokol kesehatan tersebut, Pemerintah telah menetapkan program jamsos  Kesehatan melalui BPJS Kesehatan UU No. 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sistem jaminan  sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan  dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Komaedi.

Lanjut Komaedi, melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya  yang layak Apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan karena  menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia pensiun.

“Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, untuk mewujudkan tujuan jaminan sosial nasional  perlu dibentuk badan penyelenggara yang bertujuan atau yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip  gotong royong dan nirlaba keterbukaan kehati-hatian, akuntabilitas, probabilitas, kepesertaan bersifat wajib, hasil  pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya
kepentingan peserta,” tandas Komaedi. (hms/rls).

Pos terkait