Dua Legislator Takalar Inisiator Pengusung Hak Interpelasi Mundur

  • Whatsapp
Dua Legislator Takalar Inisiator Pengusung Hak Interpelasi Mundur

Dua Legislator Takalar Inisiator Pengusung Hak Interpelasi Mundur

TAKALAR,UPEKS.co.id—Sebanyak 30 Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Takalar  sebagai perpanjangan aspirasi bagi masyarakat Takalar, sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja  Bupati dan wakil Bupati Takalar (SK-HD) dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Bacaan Lainnya

Lahirnya hak interpelasi terhadap kinerja Bupati Takalar diusung 19 legislator termasuk partai pengusung SK-HD  yakni PKS,Nasdem dan PKB.

Dari 19 pengusung hak interpelasi sudah dua legislator pengusung tarik diri dukungannya yakni Partia Garindra  dan partai Amanat Nasional (PAN)

Kedua legislatif tersebut menarik dukungannya, karena perintah partai atau DPW PAN Sulsel ,hal sama terjadi legislator Partai Gerindra Aswan Madjid belum bersikap atau menunggu perintah partainya.

Salah satu pengusung atau Inisiator hak angket Kinerja Bupati Takalar H Syamsari Kitta yakni Bakrie Sewang dari  PAN Resmi mengundurkan diri sebagai salah satu anggota Inisiator hak Interpelasi dan hak angket DPRD Takalar.

Bakri Sewang dikonfirmasi Penarikan usulan,kami lakukan lantaran ada perintah partai yakni DPW PAN Sulsel  Ashabul Kahfi.

“Saya dapat perintah DPW PAN Sulsel menarik diri sebagai pengusul hak angket.memangvsya getol dilakukan hak
interpelasi dan hak angket”ujarnya.

Lanjut Bakri Sewang saya ini orang keras dan tegas dalam bersikap. “Dari awal saya sampaikan sepanjang tidak  ada perintah partai saya tetap konsisten,karena ini perintah akan legowo tarik dukungan hak angket.”ujarnya  dibalik via teleponnya, Sabtu,3/10/20) malam.

Bakri Sewang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Takalar ini mengaku kalau dirinya sendiri yang meminta diadakan hak  angket terhadap kinerja Bupati Takalar. “Setelah minta petunjuk, saya diminta mundur. Itu perintah DPW,” ungkap  Bakrie

Diketahui, pada Jumat (2/10/2020), dalam paripurna di Gedung DPRD Takalar diusulkan untuk menggunakan hak
angket dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap kinerja Bupati Takalar.

Dari total 30 anggota DPRD Takalar, sebanyak 17 orang menyatakan dukungan untuk penggunaan hak angket ini.
Rencananya, Senin (5/10/2020) Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk akan mulai bekerja untuk melakukan
penyelidikan sesuai dengan kewenangannya.(Jahar).

Pos terkait