PARIWARA

BPJS Kesehatan Parepare Gelar Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Pinrang

BPJS Kesehatan Parepare Gelar Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Pinrang

Pinrang, Upeks.co.id – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare melaksanakan Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Pinrang, dengan tetap memperhatikan standar operasional prosedur pencegahan penyebaran Covid-19 dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Forum ini diselenggarakan untuk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait beberapa kebijakan untuk meningkatkan mutu pelayanan Program JKN-KIS, dan sebagai ajang menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman atas regulasi serta kententuan yang berlaku dalam kepesertaan dan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

“Dengan adanya beragam dinamika terkait dengan Program JKN-KIS. diharapkan untuk pemerintah Kabupaten Pinrang ke depannya bisa berkoordinasi lebih baik lagi dari sebelumnya dalam berbagai hal, terutama terkait dengan adanya kenaikan iuran serta adanya upaya penyelesaian pembayaran iuran,“ kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Budaya, Selasa (09/06).

Kepala BPJS Kesehaan Cabang Parepare Muhammad Aras dalam forum tersebut memaparkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, peranan Pemerintah Daerah dalam Program JKN-KIS, kepesertaan dan femanfaatan layanan kesehatan serta dukungan yang diharapkan.

“Kesinambungan Program JKN-KIS sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas, terjangkau bagi negara dan masyarakat, dan berkeadilan sosial. Dalam menetapkan iuran JKN pemerintah menimbang beberapa faktor yang antara lain kemampuan peserta membayar iuran, langkah perbaikan keseluruhan sistem JKN-KIS, serta mempertimbangkan tingkat inflasi di bidang kesehatan dan gotong royong antar segmen,” papar Aras.

Lebih lanjut Aras mengharapkan dukungan dari Pemda Kabupaten Pinrang untuk memanfaatkan penyesuaian iuran Pemda untuk mendaftarkan penduduk yang belum terdaftar dalam kepesertaan JKN-KIS dan komitmen fasililtas kesehatan untuk kepatuhan terhadap kontrak dan peningkatan layanan terhadap peserta.

“Diharapkan pula untuk mengoptimalkan dana operasional kapitasi untuk ketersediaan sarana yang dibutuhkan dalam peningkatan layanan, serta dukungan atas ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam regulasi,” tambahnya. (Jamkesnews)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top