Abdi Arief: Persoalan Sampah Masalah Kita Semua

  • Whatsapp
Abdi Arief: Persoalan Sampah Masalah Kita Semua
Abdi Arief. (Foto: pilips/upeks)
Abdi Arief: Persoalan Sampah Masalah Kita Semua

Abdi Arief. (Foto: pilips/upeks)

KOLAKA,UPEKS.co.id—Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kabupaten Kolaka Sulawesi  Tenggara (Sultra) Abdi Arief ditemui media ini di ruang kerjanya, Rabu (1/7/20) dikonfirmasi terkait penanganan  masalah persampahan terkadang dikeluhkan oleh masyarakat.

Kadis mengungkapkan terkait penanganan masalah persampahan yang ada dalam kota Kolaka, dirinya berpesan  kepada masyarakat bahwa masalah sampah ini bukan hanya tugas dan tanggungjawa pemerintah saja, tetapi ini  adalah tanggungjawab semua masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Masalah sampah ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, tetapi itu adalah tanggungjawab kita  semua,”ungkap Abdi.

Ia mengajak kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan bersih dengan membuang sampah pada tempat- tempat yang sudah disiapkan termasuk pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

Hanya saja yang menjadi permasalahan banyak warga yang tidak mau membayar biaya retribusi sampah sebesar  Rp 10 ribu/bulan setiap rumah tangga, ketika sampahnya itu diantar langsung ke TPS. Dengan alasan bahwa tidak ada tong sampah yang disiapkan.

Untuk itu kata Abdi kedepan permasalahan ini akan dibenahi semua dengan menyiapkan tong sampah bagi setiap  rumah tangga. Karena masalah sampah juga erat kaitannya dengan retribusi pemasukan PAD.

“Anggaran tahun 2020 target PAD dari retribusi sampah sebesar Rp 500 juta, tetapi sekarang pemasukan baru mencapai sekira 35 persen lebih,”kata Abdi mantan Camat Wolo.

Dikatakannya salah satu faktor terkendalanya pemasukan PAD dari retribusi sampah sejak merebaknya pandemi  Covid-19 karena banyak usaha-usaha yang tidak efektif berjalan seperti warung makan, hotel maupun usaha- usaha lainnya.

Sementara sampah itu tidak pernah terhenti diproduksi, mulai dari sampah rumah tangga, sampah rumah makan, sampah perhotelan dan sampah warung-warung dan kios.

“Tetapi kami tetap mengangkut sampah-sampah itu ke Tempat Pembuangan Akhir(TPA),”ujar Abdi.

Selain itu dengan biaya retribusi sampah yang harus dibayar oleh setiap rumah tangga sebesar Rp 10 ribu sesuai Perda juga tidak maksimal dibayar oleh warga.

“Ini juga salah satu kendala bagi pemasukan PAD khususnya dari retribusi sampah tidak maksimal dibayar oleh masyarakat,”kata Abdi mantan Kepala Inspektur Wilayah III Badan Inspektorat Kolaka.(pil)

Pos terkait