Bupati Majene Imbau Kades Sisipkan Anggaran Penanganan Covid-19

  • Whatsapp
Bupati Majene Imbau Kades Sisipkan Anggaran Penanganan Covid-19

MAJENE, UPEKS.co.id–Bupati Majene, Fahmi Massiara menghimbau seluruh
Kepala Desa (Kades) se- Kabupaten untuk dapat menyisipkan anggaran
penanganan Covid-19 dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang ada.

Hal ini disampaikan Bupati Majene, Fahmi Massiara dalam rapat
koordinasi bersama selurh Kepala Desa, terkait penyesuaian kebutuhan
Penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Majene, di
ruang pola kantor Bupati Majene, Selasa (14/4/2020).

Bacaan Lainnya

Dalam rapat Fahmi Massiara mengatakan, anjloknya penerimaan pendapatan
negara akibat pandemi, turut mempengaruhi dana transfer ke daerah.
Sementara kebutuhan percepatan dan penanganan covid 19 di Majene juga
membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Untuk itu perlu merancang kebutuhan yang paling urgent. Oleh karena
itu saya menghimbau kepada seluruh kepala Desa agar menyisipkan
anggaran dana desanya untuk penanganan penyebaran Covid-19,”kata Fahmi
di hadapan seluruh kepala desa,didampingi Kepala PMD, Kadis Kesehatan,
Kepala BKAD dan Kepala Dinas Sosial Majene.

Fahmi juga mengatakan, dalam penanganan penyebaran covid-19 di desa
desa, pemerintah kabupaten Majene tidak akan mampu mengcover semua
kebutuhan. Untuk itu pemerintah desa diharapkan melakukan perubahan
APBDesa nya masing masing, demi penanganan covid 19 secara terpadu.

“Masing – masing desa harus menganggarkan kebutuhan tim gugus di
wilayahnya, dengan apakah melakukan perubahan rancangan di APBDesa
terkait covid 19, seperti kebutuhan pengadaan masker, rapid test dan
sarana isolasi mandiri,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Majene Kasman Kabil menambahkan, sesuai
instruksi Menteri Keuangan, agar secepatnya tiap desa melakukan
restrukturisasi di APBDesanya. Bahkan perubahan tersebut harus
dilakukan secara radikal, dan fokus dalam penyelesaian pandemi corona.

“Pemerintah pusat mengeluarkan keputusan untuk transfer ke daerah
menurun, karena penerimaan sangat anjlok dan belanja juga disesuaikan,
termasuk bagi hasil ke daerah, semula Rp 117 Trilyun menjadi Rp 89
Trilyun. Begitu juga yang terlihat untuk DAU, DAK dan DID. Untuk Dana
Desa dari Rp 72 T menjadi Rp 71 T,” ungkap Kasman.

Kadis PMD Andi Amriana Chaerani juga mengatakan, untuk pelaksanaan
isolasi mandiri menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa. “Pemkab
Majene hanya menyediakan 40 unit kamar di LPMP untuk isolasi mandiri.
Jika statusnya lebih baik maka akan segera dialihkan ke pemerintah
desa terkait.

“Kami mengingatkan agar kades dan warga untuk tidak gelisah, karena
yang dikarantina bukanlah status pasien dalam pengawasan (PDP). Jadi
mohon kerja samanya, agar kabupaten tidak
kewalahan,”sebutnya.(Alimukhtar)

Pos terkait