DPRD Belum Respon Pengalihan Anggaran Penanganan Covid -19

  • Whatsapp
DPRD Belum Respon Pengalihan Anggaran Penanganan Covid -19

DPRD Belum Respon Pengalihan Anggaran Penanganan Covid -19TAKALAR,UPEKS.co.id—Respon posistif pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi terhadap
penanggulangan wabah penyakit virus Corona atau Covid 19 setiap saat mengalami peningkatan signifikan warga  yang positif terinfeksi.

Sebagai bentuk antisipasi, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden terkait realokasi  anggaran untuk penanganan dan wabah Virus Corona Covid-19.

Bacaan Lainnya

Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan  Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meminta  kementerian/lembaga mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan wabah sesuai
protokol.

Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk segera merevisi anggaran dan  mengajukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu).

Menindak lanjuti Inpres tersebut,pihak Pemda Takalar dan Dewan perwakilan rakyat Daerah Belum ada  kesepakatan jumlah anggaran di alihkan untuk penanganan kasus Virus Corona semakin gila.

Rapat pembahasan Revisi APBD Tahun 2020 antara Legislator dan eksekutif ada titik temunya.sementara disisi  lain legislator ini harus responsif, apalagi presiden RI sudah mengeluarkan Inpres no 40 tahun 2020.

Terbukti dalam pertemuan pihak Pemda diwakili oleh BPKD dan Unsure pimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  belum ada keputusan final khusus anggaran Kasus Virus Corona atau covid 19.

Ketua Komisi 1 DPRD Takalar H Nurudin mengatakan agenda rapat digelar Senin (23/3/20) kemarin, ada berapa  program rencananya akan diparsialkan. Diantaranya penanganan Virus Corona, Covid-19, dan Tambahan  Penghasilan Pegawai (TPP).

“Kesimpulan rapat kemarin, pimpinan Dewan, yakni Ketua dan Wakil Ketua, akan melakukan kajian regulasi terlebih dahulu atas beberapa hal tadi. Kelihatannya, pimpinan ekstra hati-hati,” kata H Nurdin HS, Selasa (24/3/20).

Untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau covid-19, anggota DPRD masih bersikukuh belum mau  melakukan penandatangan penganggaran parsial virus Corona dan TPP ASN lingkup Pemkab Takalar,dengan  dalih masih ingin melakukan kajian.

Terpisah , Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya dikonfirmasi terkait soal parsial APBD untuk penanganan Kasus  Virus Corona,dia lebih memilih diam. (Jah).

Pos terkait