SULAWESI SELATAN

Awasi Dana Desa, BPD Jangan Berlawanan Dengan Hukum, Pesan Ketum IKAT Lutra

Lutra, Upeks.co.id –  Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja(IKAT) Luwu Utara (Lutra)  Ir. Marthina Simon M.Si berpesan kepada pengurus IKAT di setiap Desa, yang menjadi anggota BPD atau Ketua BPD agar para Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) jangan sekali-kali bertentangan dengan hukum dalam menjalankan tugas. Karena keberhasilan Dana Desa sampai hari ini salah satunya karena adanya pengawasan dari para BPD.

“Pesan kepada saudara-saudaraku BPD, yang juga pengurus IKAT atau anggota kita harus kuat, sepakat bersama bergandengan tangan mengawasi Dana Desa. Jangan sampai Dana Desa ini berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu kesepakatan yang diinginkan masyarakat,” terang Marthina Simon yang juga menjabat Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lutra pada media ini, Kamis(9/1/2020).

Hosting Unlimited Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, BPD adalah salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun keanggotaan BPD bersifat representatif, yang berasal dari wakil-wakil kelompok di masyarakat, termasuk wakil perempuan.

Dalam peraturan tersebut, BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa(Kades), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kades.

“BPD ini tidak jauh beda fungsinya dengan DPR, biasanya BPD dengan Kepala Desa komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Nah ke depan harus memperkuat peran BPD, supaya tahu apa yang dikerjakan Kades,” terang Ketua IKAT pada pengurus IKAT yang terpilih Ketua BPD Kampung Baru, Rerung.

“Saya sangat berterimakasih kepada Ketua Umum(Ketum) IKAT Lutra, yang selalu memberi penyemangat kami untuk mengawasi Dana Desa agar terserap dengan baik,” pungkas Ketua BPD Desa Kampung Baru.(yustus)

#TRENDING

To Top