KPK Wajo Akan Ajukan Kontrak Pengawasan Kinerja DPRD Wajo Periode 2009-2024

  • Whatsapp

 

Wajo, Upeks.co.id–Momentum pelantikan anggota DPRD Wajo periode 2019-2024 adalah waktu yang tepat untuk melakukan kontrak politik bersama DPRD Wajo.

Bacaan Lainnya

Ini juga mempertegas bahwa keberadaan KPK (Komunitas Parenung Kopi) adalah sebuah lembaga yang menghimpun wacana, issu, ide yang muncul di seputaran warung kopi dan meraciknya.

Hal itu diungkapkan Ketua KPK Wajo, Asriadin Mase, dalam rilisnya. Kepada Upeks.co.id,. Menurut Asriadi, tugas KPK jelas, merangkai kata-kata itu agar mudah terbaca dan mengabarkannya dari warung kopi.

Mengapa harus kontrak politik? Tiga kali Pemilu sebelumnya, Pemilu 2004, 2009 dan 2014. Seharusnya membuka mata pemilih bahwa sebagian besar caleg dan partai politik tidak memiliki komitmen yang kuat untuk terus menjaga dan menjadi corong bagi masyarakat agar mampu mengawal kinerja eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Para caleg yang telah terpilih kemarin seolah-olah tak mampu berbuat banyak dan terkesan hanya menjadi lembaga stempel bagi kepentingan elit tertentu. Dan mereka seolah-olah seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Sebagian anggota dewan yang terpilih tidak pernah turun dan berbuat banyak bagi kontituen yang sudah memilih mereka secara khusus dan masyarakat secara umum. Mereka menganggap mereka sudah mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk duduk menjadi anggota dewan yang terhormat itu. Guna mengikat komitmen-komitmen itu penting bagi masyarakat untuk membuat kontrak politik yang itu disusun sesuai dengan kebutuhan dan tupoksi anggota dewan itu sebenarnya seperti apa,” jelasnya.

Dia menyebutkan, keberadaan KPK hadir sebagai jembatan antara DPRD dan Masyarakat sebagai konstituen.

Dengan Target kontrak sebagai berikut :
Merekam dan mempublikasikan semua aktifitas anggota DPRD Wajo di DPRD selama 5 tahun, sehingga masyarakat bisa mengawasi dan melihat serta menilai kinerja pilihannya.

Sehingga kedepan, calon anggota DPRD adalah mereka yang benar-benar siap. Siap secara kapasitas, kapabilitas karena DPRD adalah penentu arah pembangunan 5 tahun kedepan, bukan tempat status dsb.

Akan merekomendasikan ke partainya bila kadernya yang menduduki jabatan sebagai legislator bisa diganti saat kinerjanya buruk.
Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi dan tugas anggota legislatif dan masyarakat mendapatkan penjelasan secara tidak langsung yang mereka dapatkan selama 1 periode.

Kontrak politik dapat Merangsang peningkatan kinerja anggota DPRD, dari 4D ( Datang Duduk Diam Duit) menjadi 3 K ( kerja, karya, kenang )

Dengan demikian, secara praktis kontrak politik berfungsi untuk mengikat para anggota legislatif terhadap janji-janji yang diucapkan selama kampanye karena apa kultur pejabat dan wakil rakyat di Indonesia memang masih butuh kontrak-kontrak politik semacam itu. Pejabat kita belum bisa seperti di Jepang misalnya, yang bisa dengan lapang dada mengakui kesalahan, atau mundur dari jabatan ketika tak mampu memenuhi janji-janjinya pada rakyat.

Dalam konteks demokrasi langsung dengan sistem multi partai dan politisi-politisi yang ‘pelupa’ sudah seharusnya kontrak politik harus dilakukan sejak dini (pelantikan).(rls)

Pos terkait