Distribusi Guru Proporsional Lutra, tak Sesuai di Lapangan

  • Whatsapp

Distribusi Guru Proporsional Lutra, tak Sesuai di Lapangan

LUTRA.UPKS.co.id— Salah satu persoalan besar yang dihadapi dunia pendidikan saat-saat ini, terkhusus di Luwu
Utara, tidak meratanya distribusi guru yang proporsional (DGP).

Bacaan Lainnya

Beberapa sekolah yang diDATANGI di Lutra yang mengalami kekurangan guru, sedangkan dipihak lain, banyak  pula sekolah yang kelebihan guru.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara( Lutra), Sudirman Salomba, Senin(19/8/2019) bahwa ini
menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan atau Distribusi Guru Proporsional(DGP).

Sudirman Salomba mengapresiasi Lutra yang mendapat penghargaan terbaik distribusi guru dari Kemenpan , tapi
harus juga berbanding lurus di lapangan dengan mutasi kemarin, masih banyak guru-guru yang malah jauh dari
rumah dengan sekolah ditempati mengajar, apalagi di luar \Kecamatan tempat tinggalnya sekarang sistem zonasi
guru, artinya didekatkan sesuai domisilinya.

Nah lanjut,” Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara ini mengatakan, masalah pemerataan dan distribusi guru
proporsional (DGP) merupakan masalah pekerjaan rumah(PR) bagi Pemerintah Daerah Lutra.

Karena merekalah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan guru dan Kepala Sekolah(Kepala UPT) yang
ada diwilayahnya.

Jika bicara jumlah guru yang PNS, kita sebenarnya masih kurang di Bumi Lamaranginang,” ujar Sudirman  Salomba.

Persoalannya lanjut mantan Wartawan ini, banyak guru yang berkumpul di kota atau pinggir jalan sekolah itu,  sementara jumlahnya minim didaerah terpencil.

” Untuk itu, lanjut Sudirman Salomba dengan Sistem Informasi Manajemen(SIM) rasio guru yang bisa diakses
secara online. Melalui SIM rasio guru dapat diketahui dengan cepat. Sehingga pemerintah daerah bisa segera
mengambil kebijakan terkait masalah guru yang ada diwilayahnya. Juga dengan SIM itu data yang ada real
time. Nama guru, mengajar mata pelajaran apa, hingga Surat Keputusan(SK) pengangkatannya, semua data  tersaji lengkap,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Lutra ini mengakui, bukan persoalan mudah proses pendistribusian guru. Karena beberapa
guru yang keberatan dipindah dari tempat kerjanya yang dekat kediamannya, sementara pemerintah daerah juga
enggan memindahkan kelebihan guru PNS yang ada diwilayahnya yang bertumpuk.

“Proses distribusi ini memang dilematis. Bukan soal keengganan guru, tetapi juga tak ada dorongan atau laporan
dari Pemda. Padahal, penanganan distribusi guru merupakan kewenangan daerah, mestinya dalam melakukan
mutasi guru perlu ada tim khusus. Sekarang Siswa dan guru telah di sistem zonasi agar pembelajaran lebih edektif
dan dekat dengan lingkungan, ” pungkas Sudirman Salomba.(yustus)

Pos terkait