JAKARTA, UPEKS.co.id — Mahasiswa program doktoral yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari berbagai daerah gelar aksi demonstrasi depan Istana Negara, Rabu (28/8/2019). Kemudian bergerak di depan Kantor Kementerian Keuangan RI.
Koordinator AMDN, Jasril yang berasal dari Makassar itu kepada Upeks menegaskan mahasiswa yang menggelar
unjuk rasa terkait biaya studi yang saat ini ditanggung sendiri dengan nominal terbilang mahal.
Untuk itu, sambung Jasril mahasiswa AMDN, menilai kebijakan pemerintah tidak konsisten dengan perencanaan
pemerintah untuk meningkatan SDM dosen di Indonesia dalam menciptakan 500.000 doktor di Indonesia.
“Kebijakan BPPDN tidak sesuai dengan perencanaan pemerintah untuk meningkatan SDM dosen di Indonesia
dalam bentuk menciptakan 500.000 doktor yang masih belum tercapai sampai sekarang, bertolak belakang
dengan program Nawacita Jokowi,” ujarnya Jasril.
Jasril menegaskan, AMDN merasa dirugikan karena keputusan pemerintah yang tidak membuka kembali jalur
Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) yang merupakan beasiswa yang disediakan bagi
dosen tetap yang bertugas pada perguruan tinggi di bawah pembinaan oleh Kemenristekdikti, seperti tahun-tahun
sebelumnya.
Senada halnya yang diungkapkan Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) Abdul Rasyad,
bahwa buruknya sistem seleksi di BPPDN yang dinilai kurang transparan sehingga ditemukan beberapa mahasiswa yang double beasiswa.
“Kami meyanyangkan sistem BPPDN yang dinilai kurang profesional dan transparan dalam proses seleksinya, data kami temukan beberapa penerima beasiswa LPDP dan BPPDN dengan tujuan kampus yang sama. Kami sarankan proses seleksi berikutnya harus diperbaiki”, ujarnya.
Olehnya Itu Abdul Rasyad mendesak pemerintah pusat agar program beasiswa on going untuk dikembalikan/dibuka kembali dengan skema bantuan pendidikan semester 1 dan 2 untuk mahasiswa tahun 2019 seperti tahun mahasiswa doktor tahun 2017.
“Sebagai bagian dari stakeholder dalam mewujudkan visi SDM Unggul Indonesia Maju, kami meminta dan mendorong pemerintah memperhatikan para mahasiswa doktoral yang berasal BPPDN yang belum lulus BPPDN tahun 2019 ini untuk diberikan subsidi dengan program bantuan semester 1 dan dua dan dibukakan beasiswa on going di 2020 mendatang,” ujarnya.
Telah diketahui beasiswa on going merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah untuk mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan.
“AMDN juga mendesak pemerintah untuk mengurangi kuota beasiswa luar negeri dan memperbanyak kuota beasiswa dalam negeri sehingga para dosen yang ingin melanjutkan program doktor tidak mengalami kesulitan,” tutupnya. (penulis: Rasak).
