PPIH Embarkasi Makassar Dikukuhkan

  • Whatsapp
MAKASSAR, Upeks.co.id–Direktur  Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), diwakili Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I  melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Makassar Tahun 1440 H./2019 M., Senin, 1 Juli 2019. di aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar, dirangkaikan dengan meal test makanan jemaah haji di pesawat.
Sembilan inovasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019, menurut Dirjen adalah, pertama terkait penempatan jemaah haji Indonesia di Makkah dengan sistem Zonasi berdasarkan asal embarkasi, yaitu: a)Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG) dan Makassar (UPG),  akan menempati akomodasi di wilayah Syisyah; b)Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta-Pondok Gede (JKG) akan menempati akomodasi di wilayah Raudhah; c)Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS) akan menempati akomodasi di wilayah Misfalah; d)Embarkasi Solo (SOC),  akan menempati akomodasi di wilayah Jarwal; e)Embarkasi Surabaya (SUB) akan menempati akomodasi di wilayah Mahbas Jin; f)Embarkasi Banjarmasin (BDJ) dan Balikpapan (BPN) akan menempati akomodasi di wilayah Rei Bakhsy; Embarkasi Lombok (LOP) akan menempati akomodasi di wilayah Aziziyah.
Kedua, Fast Track (Jalur cepat) imigrasi,  baru bisa dilaksanakan di embarkasi Jakarta-Pondok Gede dan Jakarta-Bekasi. Ketiga mengupayakan sewa hotel di Madinah menggunakan full musim. Memastikan penempatan jemaah haji di hotel,  sejak awal dan meminimalkan ketergantungan dengan majmuah. Keempat Penomoran tenda Armuzna berdasarkan kloter/maktab/rombongan. Mengelola jumlah tenda yang terbatas dan mengurangi terjadinya pengkaplingan/klaim tenda oleh jemaah.
Kelima,  revitalisasi satuan tugas operasional Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina). Mapping kebutuhan petugas berdasarkan jumlah, komposisi dan kualitas di setiap Armuzna. Keenam Bimbingan ibadah. Menyempurnakan buku panduan dengan dalil/pendapat jumhur, prinsip memudahkan, dan terdistribusi kepada seluruh jemaah. Ketujuh Sistem laporan haji terpadu. Sistem laporan berbasis elektronik dan aplikasi, mudah diakses, dan terintegritas dengan kloter maupun non kloter.
Kedelapan Restrukturisasi kantor Daker Baru. Optimaslisasi Daker dengan system layanan terpadu (PTSP) sehingga setiap jemaah dapat terlayani dengan baik. 9) Monitoring kesehatan jemaah. Rekam kesehatan (medical record) jemaah terintegrasi dengan SISKOHAT via aplikasi, monitoring dan pengamanan kesehatan jemaah sejak dari hulu.
Pada kesempatan itu, Dirjen juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas oparasional penyelenggaraan ibadah haji oleh PPIH Embarkasi/Debarkasi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian: 1) Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional. Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan,  dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan pelayanan lainnya yang diperlukan oleh jemaah haji.
2) Pelayanan di embarkasi/debarkasi haji adalah kegiatan yang sangat penting karena akan memberikan kesan pertama yang mendalam,  kepada para jemaah haji tentang proses penyelenggaraan haji,  dan bahkan merupakan cermin dari kulitas pelayanan haji di tanah air. Oleh karena itu PPIH Embarkasi hendaknya dapat cepat membangun kesan positif terhadap hal tersebut,  dengan bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing,  sehingga tercipta layanan prima sebagaimana yang diharapkan bersama.
3) Diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang ikhlas, terampil, cekatan dan amanah serta dilaksanakan dengan kerja sama dan koordinasi yang baik. ‘’Tentu pemerintah selalau berupaya untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, mudah, nyaman dan profesional,’’ ujar Dirjen.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Anwar Abubakar, S.Ag. M.Pd, membacakan sambutan gubernur Sulsel mengatakan, pentingnya peningkatan pembinaan dan pelayanan ibadah haji menjadi tugas PPIH Embarkasi/Debarkasi untuk dapat bekerja lebih maksimal,  dalam oprasional haji di lapangan sehingga bisa menjadikan embarkasi/debarkasi ini sebagai yang terbaik di tanah air.
‘’Kita berharap dan optimis, melalui kerja sama yang baik PPIH embarkasi/debarkasi Makassar secara cepat dan efektif, di mana hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama,  memberikan pelayanan bantuan dan pembinaan kepada jemaah haji,  sehingga tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan,’’ ujar gubernur. PPIH Embarkasi Makassar Dikukuhkan
Adapun PPIH Embarkasi/Debarkasi Makassar 1440 H./ 2019 M.,  yang dilantik adalah Pengarah Nurdin Abdullah, Wakil Pengarah Andi Sudirman Sulaiman, Ketua Anwar Abubakar, Wakil Ketua I Bahtiar Baso, Wakil Ketua II Suherman, Sekretaris Muhammad Nasir, Wakil Sekretaris Solihin, Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Masykur, Wakil Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Aminuddin, Kepala Bidang Dokumen M. Saifuddin, Wakil Kepala Bidang Dokomen A. Nufadli Ardiansya,
Kepala Bidang Pembinaan Jemaah Abdul Wahid, Kepala Bidang Perbekalan Fathurrahman, Wakil Kepala Bidang Perbekalan Syamsiah, Kepala Bidang Akomodasi Ikbal Ismail, Wakil Kepala Bidang Akomodasi Nurhaedah, Kepala Bidang Beacukai Gusmiadirrahman, Kepala Bidang Imigrasi Kaharuddin, Kepala Bidang Kesehatan Darmawali Handoko, Kepala Bidang Keamanan I. M. Ardana, Wakil Kepala Bidang Keamanan Muh Rasbi, Kepala Bidang Penerbangan Agus Priyanto, Wakil Kepala Bidang Penerbangan M. Ilyas Iskandar.

Pos terkait