ANEKA

. Kementerian PANRB: Pencegahan Inefisiensi dan Inefektivitas Anggaran Rp392 T Bukan Kebocoran

Yusuf Ateh. Ist

JAKARTA, UPEKS.co.id–Keberhasilan pemerintah dalam mengidentifikasi pos pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD yang berpotensi kurang berdaya  ungkit kemanfaatannya sesuai prioritasnya Rp392 Triliun Rupiah bukanlah sebuah kebocoran.

Namun identifikasi tersebut adalah upaya untuk memperbaiki potensi inefisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu (bahkan sebelum
pemerintahan sekarang), dan terus berulang untuk diperbaiki.

Demikian Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, Kamis (14/02), dalam
keterangan resminya yang diterima Upeks.

Ia meluruskan pernyataan mengenai adanya kebocoran anggaran 25 persen di Pemerintahan Jokowi-JK, khususnya pencegahan inefisiensi dan inefektivitas
anggaran senilai Rp 392 triliun pada Kementerian PANRB.

Menurut Yusuf Ateh, tahun 2016, Kementerian PANRB mendorong perbaikan pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD agar lebih mengutamakan prioritas,  harus mengikuti alur dan tahapan pencapaian.

Yusuf Ateh menegaskan, jumlah tersebut bukanlah nilai proyek yang di-mark-up, melainkan kegiatan yang terlaksana, ada wujudnya, namun hasilnya yang belum  fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhujam langsung ke inti outcome.

Jika program bisa diubah menjadi langsung ke outcome, mengapa harus berliku, mengapa outcome dicapai melalui tahapan lebih panjang bila sesungguhnya  dapat dilakukan diperpendek. Inilah yang kita lakukan melalui upaya refocusing program yang langsung menyentuh sasaran prioritas.

Hosting Unlimited Indonesia

Menurut Yusuf Ateh, Presiden Joko Widodo, tidak henti-hentinya mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, mulai dari optimalisasi  metode money follow program, menutup celah untuk terjadinya pemborosan anggaran, serta reorientasi paradigma ASN yang selama ini cenderung berfokus  membuat SPJ.

Arahan Presiden tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PANRB dengan melakukan evaluasi sekaligus identifikasi terhadap program dan kegiatan yang  kurang memiliki daya ungkit kemanfaatan yang jelas untuk masyarakat. Dengan upaya ini, Pemerintah sangat fokus untuk melakukan langkah – langkah  penguatan dan perbaikan kinerja seluruh aparatur dan organisasi pemerintahan, yang praktiknya sudah turun-temurun sejak dahulu.

“Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi yang terukur untuk membenahi itu, memberikan solusi untuk itu, melalui langkah-langkah asistensi dan evaluasi  terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pembenahan dititikberatkan pada upaya refocussing program dan kegiatan yang lebih prioritas  sehingga dapat memberi dampak dan kemanfaatan langsung terhadap masyarakat,” ujar Yusuf Ateh.

Kemudian pada tahun 2017, menurut Yusuf Ateh, upaya kami yang berkelanjutan ini juga berhasil melakukan efisiensi terhadap anggaran senilai 41,15 Triliun  rupiah, lalu di refocusing untuk hal yang lebih prioritas.

Ini awalnya, dan dengan dampak yang cukup signifikan ini, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah juga menjadi semakin semangat untuk melakukan  pembenahan anggaran. Di tahun 2018, tercatat senilai 65,1 Triliun rupiah kembali berhasil diefisiensikan.

“Kami semua bersemangat atas capaian yang positif ini, dan yang lebih signifikan updgrade kemampuan para Aparatur Negara sampai di daerah semakin  mumpuni dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena asistensi Kementerian RB memberikan dampak yang snow-balling, meluaskan knowledge  learning, dan jika ini semakin meluas kita yakin pemerintahan akan semakin menunjukkan kinerja yang berkelas dunia, sebagaimana target capaian Grand Desain  Reformasi Birokrasi di penghujung 2024 nanti,” ujar Yusuf Ateh. (hry).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top