SULAWESI SELATAN

Kejati Diminta Transparan dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Administrasi Desa di Luwu

LUWU,UPEKS.co.id— Sejumlah aktivis antikorupsi meminta Kejati Sulsel untuk transparan dalam melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan buku administrasi desa yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Luwu tahun anggaran 2017. 

“Kami melihat, kejaksaan kerap melakukan rilis perkara yang telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Tapi, kemudian tidak ada lagi kabarnya. Kami harap Kejati Sulsel transparan dan segera mengumumkan tersangka pada kasus ini,” ujar Direktur Eksekutif Center Information Public (CIP), Zulfiadi Muis, Sabtu (23/2/19).

Menurut Zulfiadi, sangat tidak elok pihak kejaksaan kerap merilis perkara yang telah naik status penanganannya, tapi membuat publik menduga-duga siapa yang menjadi pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian negara. 

Hosting Unlimited Indonesia

Diketahui, jaksa pada Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan buku administrasi desa yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Luwu, dari penyelidikan ke penyidikan. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun,  pengadaan buku administrasi desa di Kabupaten Luwu menggunakan anggaran tahun 2017. Bahkan, bagian DPMD mengancam tidak akan menandatangani pengajuan anggaran desa jika pengadaan buku tidak dimasukkan dalam program pemerintah desa.

Untuk pengadaan buku administrasi desa, dialokasikan anggaran sebesar Rp4,4 juta tiap desa. Sedangkan di Kabupaten Luwu diketahui ada sekitar 200 desa. Total anggaran untuk pengadaan buku ini mencapai Rp880 juta.

Sementara, Kepala DPMD Kabupaten Luwu,  Maslim Malik yang dikonfirmasi terkait kasus ini tidak memberikan komentar.

Pesan yang disampaikan melalui WhatsApp tidak ditanggapi. (ris)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top