Bawaslu Warning Partai dan Caleg Pelanggar Aturan

  • Whatsapp

Bawaslu Warning Partai dan Caleg Pelanggar Aturan

TAKALAR,UPEKS.co.id—–Rapat pengwasan pemilu kabupaten digelar Badan pengawas pemilihan Umum
Kabupaten Takalar diikuti sejumlah partai politik ,Tokoh masyarakat,dan unsure media cetak,media online dan  elektronik, berlangsung di Grand Kalampa Hotel, Rabu,(20/2/19).

Bacaan Lainnya

“Rapat ini mengagendakan sekaligus menekankan pelanggaran pemilu khusus pada caleg dalam pemesangan  iklan untuk mempublikasikan visi misi,”hal Ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar Ibrahim Salim.

Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Ibrahim Salim berharap pelanggaran Pemilu pada rapat supaya tidak ada  pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para kontestan politik khususnya pada caleg.

“Saya berharap pada masa pelaksaan kampanye Rapat umum (dan Iklan di Media) tidak ada pelanggaran”  ujarnya.

Kami mengajak masyakrat dan , segenap stakeholder untuk aktif memberikan Informasi selama pelaksanaan  pemilu berlangsung.”kami mengajak seluruh stakeholder, terlibat aktif mengawasi dan memberikan informasi  kepada pengawas Pemilu”pinta Ibrahim.

Rapat Umum dan kampanye di media Massa elektronik dan cetak merupakan tahapan kampanye yang  dilaksanakan 21 hari sebelum masa tenang yang diawasi Pengawas Pemilu.

Sementara komisioner KPUD Takalar Alimuddin mengatakan bahwa pelaksanan pemilu Pilcaleg, pilpres tidak bisa  ada yang bisa intervensi siapapun ,”jika ada oknum yang mengatur atau intervensi ditingkat penyelenggara PPS  Dan KPPS segera laporkan dan saya akan tindaki”tegasnya.

Lanjut, Alimuddin para caleg yang ingin melakukan kampanye bisa dilakukan lewat sosial media, Twitter dan  media online,khusus mempublish visi misi para caleg.

“Berdasarkan aturan ditingkat kabupaten-kota tidak iklan caleg terkecuali di tingkat KPUD Pemprov dan KPU RI,  ditingkat kabupaten Hanya memfasilitasi saja.”pungkasnya.

Lebih jauh dikatakan Alimuddin.media bisa digunakan untuk iklan ada tiga media yakni cetak,elektronik dan  radio.media online tidak diatur dalam aturan kepemiluan.

“Di tingkat kabupaten hanya iklan mandiri setiap caleg namun konten iklan tersebut perlu diverifikasi pihak KPUD  setempat, pengawasan tetap jalan.”ungkap komisioner KPU Takalar dua periode ini.(Jahar)

Pos terkait