Mamuju, Upeks.co.id – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju, St. Manuara mendukung BPJS Kesehatan dalam menjaga stabilitas Program JKN di Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen kuat untuk terus mempertahankan Universal Health Coverage (UHC).
“Karena Mamuju telah UHC, maka tugas kita adalah menjaga stabilitas Program JKN di Kabupaten Mamuju agar selalu konsisten dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” ungkap Manuara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Andi Baso Mallo menyampaikan terima kasih atas komitmen Kabupaten Mamuju dalam mempertahankan UHC. Ia mengatakan bahwa sinergitas dan dukungan Pemerintah Kabupaten Mamuju berperan penting dalam sukses-tidaknya UHC diimplementasikan.
“Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju yang sangat memperhatikan kesehatan warganya. Hal tersebut berarti Pemkab Mamuju berkomitmen mempertahankan UHC pada tahun 2023. Kami juga ucapkan terima kasih telah menganggarkan Iuran 4% segmentasi KP Desa,” kata Andi.
Tak hanya itu, upaya mempertahankan UHC menurut Andi juga bisa dilakukan melalui sinkronisasi data dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju. Karena dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) juga memerlukan untuk dijaga stabilitas kepesertaannya.
“Perlunya selalu melakukan Sinkronisasi data dengan badan Usaha di Kabupaten Mamuju Dengan Dinas Tenaga Kerja. Semoga dengan upaya kolaborasi tersebut bisa menjaga konsistensi kepesertaan segmen PPU,” lanjutnya.
Andi juga mengharapkan adanya kolaborasi Pemerintah Daerah dalam menganggarkan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP) Pemda Tahun 2023 dan Iuran Subsidi.
“Kami juga berharap adanya penganggaran Pekerja Bukan PBPU dan BP Pemda Tahun 2023 serta berharap ada Iuran Subsidi Untuk PBPU dengan Hak Kelas III,” harapnya.
Menindaklanjuti yang telah disampaikan, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju, Suarti Arif menjelaskan akan melakukan tindak lanjut terkait anggaran yang diperlukan dalam Program JKN.
“Kami akan menindaklanjuti terkait anggaran PBPU Pemda yang saat ini masih kami ajukan ke DPRD Kabupaten Mamuju,” jelasnya. (AB/af)
