JAKARTA, UPEKS—- Aura pesantren terasa kental di Aula Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, saat Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik tujuh pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Senin, 11 Mei 2026. Di antara deretan akademisi tersebut, dua sosok asal Sulawesi Selatan resmi memegang tongkat kepemimpinan: Prof. Dr. Lukman Arake sebagai Rektor IAIN Bone dan Prof. Dr. Hj. Darmawati sebagai Rektor IAIN Parepare.
Bukan sekadar pergantian jabatan, pelantikan ini menandai kembalinya “sanad” pesantren ke pucuk pimpinan perguruan tinggi Islam negeri. Keduanya merupakan kader tulen Nahdlatul Ulama (NU) yang dibesarkan oleh rahim pendidikan pesantren legendaris di Sulawesi Selatan, yakni DDI dan As’adiyah.
Prof. Lukman Arake membawa etos intelektual Darud Da’wah wal Irsyad (DDI) Polman ke IAIN Bone. Sebagai alumni yang kenyang dengan literatur klasik pesantren (kitab kuning), Lukman dipandang sebagai jembatan ideal antara tradisi keilmuan Islam yang murni dengan tuntutan akademis modern.
Sementara itu, di IAIN Parepare, Prof. Darmawati mengukir tinta emas. Ia menjadi perempuan pertama yang memimpin kampus tersebut. Namun, identitasnya melampaui urusan gender; ia adalah aktivis yang tumbuh dalam perkaderan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan kini menjadi motor di Muslimat NU Parepare. Latar belakangnya sebagai santriwati As’adiyah Sengkang memberikan pijakan spiritual yang kuat dalam memimpin institusi di “Kota Niaga” tersebut.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga merupakan tokoh intelektual asal Sulawesi Selatan, memberikan mandat yang tak biasa. Ia meminta para rektor untuk menjadi “Menteri Agama” di lingkungan kampusnya masing-masing—sebuah kiasan untuk totalitas tanggung jawab dan kemandirian sikap.
“Miliki diri Anda sendiri, jangan dimiliki oleh siapa pun atau kepentingan apa pun. Anda harus merepresentasikan diri sebagai ‘Menteri Agama’ di lingkungan kerja Anda,” tegas Menag.
Mandat strategis yang kini berada di pundak Lukman dan Darmawati meliputi:
Transformasi Institusi: Mendorong akselerasi agar IAIN Bone dan IAIN Parepare segera naik kelas menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).
Benteng Moderasi: Memastikan kampus menjadi garda terdepan dalam menjaga moderasi beragama di tengah dinamika ideologi.
Disiplin Fiskal: Menag secara khusus mewajibkan penguasaan aturan keuangan negara guna memastikan birokrasi kampus yang bersih dan akuntabel.
Keterpilihan dua kader NU yang memiliki akar kuat di DDI dan As’adiyah ini memberikan sinyal adanya upaya penguatan nilai-nilai keislaman moderat yang berbasis kearifan lokal (local wisdom). Di bawah kepemimpinan Nasaruddin Umar, Kemenag seolah ingin memastikan bahwa transformasi PTKN menjadi universitas tidak akan mencabut akar kepesantrenan yang selama ini menjadi fondasi pendidikan Islam di Indonesia.
Kini, publik menanti bagaimana “Sanad Pesantren” ini diterjemahkan ke dalam kebijakan kampus yang progresif. Bagi Lukman dan Darmawati, misi baru ini bukan sekadar mengejar akreditasi, melainkan membuktikan bahwa santri mampu menakhodai gerbong perubahan di era disrupsi. (jir)
