Sinjai, Upeks.co.id — Di balik kemeriahan jalan sehat dan peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Sinjai, persoalan mendasar dunia pendidikan dan birokrasi pemerintahan justru menjadi sorotan.
Sebanyak 186 sekolah di Sinjai disebut masih dipimpin kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut bahkan telah menjadi rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sinjai, namun hingga kini dinilai belum mendapat penyelesaian konkret dari pemerintah daerah.
Sorotan tajam datang dari anggota DPRD Sinjai Fraksi Demokrat, Andi Azjumawangsa. Ia mengkritik kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang dianggap sedang tidak sehat akibat banyaknya jabatan strategis yang kosong atau hanya diisi Plt dalam waktu lama.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan. Kepemimpinan yang tidak definitif dinilai berpotensi melahirkan kebijakan setengah hati dan menghambat efektivitas organisasi.
“Pemerintahan tidak bisa berjalan maksimal jika nakhodanya tidak definitif. Ini soal kepastian manajerial. Jangan dibiarkan kosong seolah-olah tidak ada kader yang mampu di Sinjai ini,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sorotan bagi pemerintahan Bupati Ratnawati Arif. Publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah untuk segera mengisi jabatan-jabatan strategis secara definitif, termasuk ratusan kepala sekolah yang hingga kini masih berstatus Plt.
Momentum Hardiknas yang seharusnya menjadi refleksi kemajuan pendidikan pun dinilai belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar di lapangan. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada seremoni tahunan, tetapi juga menghadirkan kepastian kepemimpinan demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan di Kabupaten Sinjai.(Awl)
