MAKASSAR, UPEKS.co.id — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat kolaborasi dengan industri perbankan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat guna mendorong inklusi keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS menggelar forum silaturahmi strategis dengan pelaku industri jasa keuangan di Makassar.
Kegiatan yang diinisiasi Kantor Perwakilan LPS III wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) ini menjadi wadah penguatan sinergi sekaligus respons terhadap tantangan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked).
Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menegaskan bahwa penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) kini menjadi kebutuhan utama industri perbankan.
Kata dia, GRC tidak lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan telah menjadi kemampuan strategis inti dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global.
“Penerapan GRC penting untuk memastikan kepatuhan, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan ketahanan industri perbankan,” ujarnya.
Kepala Kantor Perwakilan LPS III Sulampua, Fuad Zaen, menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama inklusi keuangan.
Dia menyebut, peran perbankan sangat krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan dana yang prudent serta tata kelola yang baik.
Fuad juga mengingatkan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, dengan memenuhi syarat 3T, sebagai bentuk perlindungan sekaligus upaya memperkuat kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.
Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber turut berbagi wawasan terkait penguatan GRC dan inklusi keuangan. Iona Hiroshi Yuki Rombot dari LPS menyoroti pentingnya implementasi Single Customer View (SCV) untuk mendukung proses penjaminan simpanan yang cepat dan akurat, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sementara itu, Amirudin Muhidu dari OJK menekankan bahwa peningkatan inklusi keuangan harus diiringi dengan penguatan literasi masyarakat.
Dia mengingatkan adanya kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi yang berpotensi menimbulkan risiko, termasuk kejahatan finansial.
“Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan formal,” jelasnya.
Dari sisi praktisi, Sulad Sri Hardanto menilai penerapan GRC dapat membuka peluang inovasi sekaligus meminimalkan risiko, termasuk potensi fraud dan serangan siber.
Dia menambahkan, penguatan budaya sadar risiko di internal organisasi menjadi faktor penting dalam mendukung perluasan inklusi keuangan.
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan asosiasi perbankan serta perwakilan dari 54 kantor cabang bank umum dan 27 BPR/BPRS di wilayah Sulsel dan Sulbar, termasuk organisasi seperti Perbanas, Perbarindo, Asbisindo, dan Himbarsi.
Melalui forum ini, LPS berharap kolaborasi antara regulator dan industri perbankan semakin kuat, sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan. (Mimi)
