MAKASSAR, UPEKS.co.id — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menggelar Reses Pertama Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2025/2026 di Jl. Muh. Paleo 2 RT A/RW 06 (depan Masjid Al-Muhajirin, Lasuloro), Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kamis (16/10/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri warga setempat, Hartono menegaskan pentingnya pembenahan infrastruktur di wilayah tersebut, khususnya drainase dan jalan lingkungan yang selama ini menjadi persoalan utama.
“Saya akan maksimalkan infrastruktur fisik baik jalan dan drainase. Nanti kelurahan bisa menyisipkan dana kelurahannya. Tapi tentu ini terlaksana harus atas dukungan masyarakat. Sekali lagi mohon kerja samanya,” ujar Hartono.
Namun, Hartono menekankan bahwa pembangunan fisik bukanlah satu-satunya prioritas. Ia menilai bahwa pembangunan ekonomi masyarakat justru menjadi tujuan yang lebih besar dan berkelanjutan.
“Sekarang ini membangun tidak boleh pikirannya jalan dan drainase saja. Rasanya tidak besar manfaatnya kalau ekonomi kita belum bagus. Apa gunanya jalan bagus kalau cari pekerjaan susah? Kita tetap usulkan jalan dan infrastruktur fisik, tapi minta juga dibuat pelatihan-pelatihan,” katanya.
Hartono juga menyinggung keberadaan Koperasi Merah Putih yang hadir di kelurahan-kelurahan sebagai pendamping pelaku usaha. Ia mengingatkan agar dana pinjaman koperasi digunakan secara bijak oleh pelaku UMKM.
“Koperasi ini mendapatkan kucuran dana dari bank, bukan bantuan. Jadi harus digunakan untuk usaha. Kalau tidak hati-hati, bisa jadi masalah di kemudian hari,” jelasnya.
Selain itu, Hartono mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyiapkan skema bantuan untuk UMKM, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terus meningkat. Apalagi saat ini Makassar termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik di Indonesia.
Dalam reses tersebut, Hartono juga mengingatkan warga agar mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui lurah untuk memperoleh layanan kesehatan gratis. Ia menegaskan, setiap hasil keputusan reses akan dibawa dan dibacakan dalam rapat paripurna DPRD sebagai dasar pelaksanaan program pemerintah.
“Yang namanya hasil keputusan reses itu diusulkan, dicatat, dan dibacakan di rapat paripurna. Itu undang-undang yang harus dilaksanakan pemerintah, tapi memang menunggu waktu karena anggaran terbatas,” ujarnya.
Beberapa warga juga menyampaikan aspirasi, di antaranya masalah drainase yang sulit diperbaiki akibat kondisi tanah yang tinggi, keamanan rumah kos, serta pendataan penerima KIS agar tepat sasaran.
Mereka juga menyoroti perhatian terhadap anak muda yang dinilai mulai lemah dalam pengawasan moral dan pendidikan agama.
“Jaga anak-ta. Karena sekarang perhatian anak-anak mengaji tamat, lepas begitu saja. Ada yang di bawah umur sudah hamil,” ungkap salah satu warga.
Menanggapi hal itu, Hartono menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
“Terkait keamanan, kehadiran rumah kos di pemukiman menjadi tanggung jawab bersama. Laporkan jika ada aktivitas mencurigakan. Jangan tunggu sudah ada kejadian baru ribut. Soal drainase, nanti saya dorong agar bisa dimaksimalkan,” tutupnya. (jir)
