MAROS, Upeks.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros menggelar Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025–2029, pada Senin (14/7/2025). Rapat yang membahas arah pembangunan lima tahun ke depan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Maros, Muh. Gemilang Pagessa, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Abdul Rasyid dan Nurwahyuni Malik.
Perwakilan Fraksi Hanura-PKS, Mahmud Al Ka’ani, mengapresiasi visi “Maros Sejuk” yang diusung Pemerintah Kabupaten. Namun, ia mendesak agar Pemkab Maros memberikan perhatian serius pada masalah mendasar yang terus berulang. “Krisis air bersih di empat kecamatan, yakni Lau, Bontoa, Maros Baru, dan Marusu, masih terus berulang setiap musim kemarau. Begitu pula persoalan sampah yang hingga kini belum menunjukkan penanganan optimal,” tegas Mahmud.
Sementara itu, Perwakilan Fraksi PKB, Muh Yusuf, menyoroti serius rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Maros, yang dianggap tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah. Ia mengungkapkan, selama lima tahun terakhir, struktur pendapatan daerah masih sangat didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 79,99 persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 18,26 persen.
Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat. Fraksi PKB mendesak RPJMD memuat strategi eksplisit untuk mengurangi ketergantungan fiskal melalui peningkatan PAD berbasis potensi lokal. Lebih lanjut, Fraksi PKB menyoroti ketimpangan dalam struktur PAD, di mana pajak daerah mendominasi hingga 58,2 persen, sementara retribusi daerah hanya 5,6 persen dan pengelolaan kekayaan daerah 4,3 persen. “Ini menunjukkan sumber retribusi dan pengelolaan aset daerah belum diberdayakan maksimal. Kebijakan diversifikasi PAD perlu segera diterapkan,” tambahnya.
Pandangan kritis lain disampaikan Fraksi Nasdem melalui perwakilannya, Muh Yusuf “Sarro”. Pihaknya menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan harapan masyarakat. “Kami mempertanyakan, apa alat ukur yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat bahwa visi yang dicanangkan sudah terwujud atau belum?” katanya. Sebagai saran konstruktif, Fraksi Nasdem juga meminta agar pelibatan fraksi-fraksi harus benar-benar diberi ruang dalam pembahasan RPJMD agar perwujudan misi strategis dapat dioptimalkan.(alfi)
