Aksi Mogok Kerja, Ratusan Nakes Honorer RSUD Maspul Diminta Bersabar

Aksi Mogok Kerja, Ratusan Nakes Honorer RSUD Maspul Diminta Bersabar

ENREKANG,UPEKS.co.id— Di tengah ratusan Nakes RSUD Maspul yang sedang menggelar aksi Mogok Kerja, Kepala Dinas Kesehatan Enrekang, Sutrisno hadir menenangkan demonstran.

Kadiskes menjelaskan, saat ini Direktur RSUD bersama anggota DPRD sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan nasib 227 Nakes.

Bacaan Lainnya

“Adik-adik sekalian mohon bersabar, karena sekarang Direktur RSUD ada di Jakarta bersama dengan Tim untuk memperjuangkan kita. Kita mengabdi bukan hanya di P3K saja, tapi ada rekruitmen Karyawan BLUD, hampir sama dengan P3K. Justru kalau BLUD itu kan kalau ada pekerjaan yang lebih bagus kita bisa keluar, tapi kalau P3K jangan main-main, kita harus menghabiskan waktu sesuai dengan kontrak itu,” Kata Sutrisno.

Dia mengatakan, seharusnya para Nakes tidak perlu terlalu meributkan hal tersebut. Dia mengatakan tidak salah jika Nakes mempertanyakan haknya, karena itu adalah hal setiap warga Negara, asal saja tidak sampai melakukan hal-hal yang merugikan Institusi dan diri sendiri.

“RSUD Maspul tahun depan akan BLUD, jadi seharusnya tidak ada yang perlu diributkan. Selain P3K ada yang namanya Karyawan BLUD dengan gaji disesuaikan Upah Minimum Regional (UMR),” Ujarnya.

“Mereka bisa direkrut jadi Karyawan BLUD sepanjang memenuhi syarat, sepanjang Manajemen Rumah Sakit masih mau terima,” Tambah Kadiskes.

Sutrisno menjelaskan, kepada Nakes yang lagi gelar aksi mogok kerja bahwa selain P3K,  pertanggal 1 Januari 2023 RSUD Maspul sudah berlakukan BLUD.

Menurutnya, Standarisasi BLUD itu tidak sama dengan yang dulu. Karena sekarang standarisasi BLUD itu semua karyawannya digaji berdasarkan UMR.

Perlu diketahui, Senin tanggal 7 November 2022 ratusan Nakes Honorer RSUD Maspul menggelar aksi mogok kerja karena data mereka tidak terkirim karena alasan  adanya pergantian Admin sehingga terjadi miskomunikasi dan gangguan jaringan.

Keterlambatan validasi data Tenaga Kesehatan Honorer di UPT RSUD Maspul Enrekang  mengakibatkan 99 persen Nakes RSUD Maspul ini tidak terdaftar pada aplikasi SI-SDMK Kementrian Kesehatan RI.

Direktur RSUD bersama anggota DPRD Komisi III dan Komisi I hingga berita ini diturunkan masih berada di Jakarta. Kabarnya tak ada jalan lagi yang diberikan oleh Kemenkes RI untuk masalah tersebut sehingga Tim ini mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur (Kemenpan) untuk meminta petunjuk dan arahan  terkait Nasib 227 Nakes RSUD Maspul tersebut. (Sry)