Nurdin ke Menkop UKM: Proses Hukum Dekopin Sudah Selesai

  • Whatsapp
Nurdin ke Menkop UKM: Proses Hukum Dekopin Sudah Selesai

JAKARTA, UPEKS.co.id — Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid melakukan audiensi dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki, Rabu (16/06/2021).

Turut hadir Deputi Perkoperasian Ahmad Zabadi, Wakil Ketua Umum Dekopin Mohammad Sukri, serta Ferry Julianto dan Raliansen Saragih, di ruang kerja Menteri Koperasi UKM.

Bacaan Lainnya

Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid menyampaikan bahwa proses hukum Dekopin sudah selesai dan kini berkekuatan hukum tetap. Hal itu berdasarkan Ketetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 384/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 27 Mei 2021 yang telah diumumkan dalam website Mahkamah Agung R.I..

Keputusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut menyatakan bahwa Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia yang diselenggarakan tanggal 11-14 November 2019 di Makassar adalah sah menurut hukum.

Kemudian menyatakan, musyawarah khusus pada tanggal 11-14 November 2019 untuk mengubah Anggaran Dasar DEKOPIN adalah sah menurut hukum. Selanjutnya menyatakan perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia yang dilakukan khusus yang diselenggarakan tanggal 11-14 November 2019 di Hotel Claro Makassar sebagaimana tertuang dalam keputusan Nomor.05/Munassus-DEKOPIN/XI/ 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia adalah sah menurut hukum.

Termasuk tata tertib Pemilihan Ketua Umum dan Pengawas dan Mide Formatur Musyawarah Nasional DEKOPIN sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Nomor 08/Munas/ DEKOPIN / XI/2019 tentang Tata tertib Pemilihan Ketua Umum dan Pengawas dan Mide Formatur Munas DEKOPIN adalah sah menurut hukum.

Menyatakan terpilihnya kembali atau penetapan Drs. H.A.M Nurdin Halid sebagai Ketua Umum DEKOPIN masa bakti 2019-2024 adalah sah menurut hukum. Menyatakan Penetapan Tergugat Drs. H.A. M Nurdin Halid sebagai Ketua Umum DEKOPIN masa bakti 2019-2024, berdasarkan keputusan Nomor 09/MUNAS DEKOPIN/XI/2019 Tentang Penetapan Ketua Umum DEKOPIN masa bakti2019- 2024 adalah sah menurut hukum.

Menyatakan susunan personalia Kepengurusan DEKOPIN masa bakti 2019- 2024 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. H.A.M Nurdin Halid adalah sah menurut hukum. Putusan tersebut sejak tanggal 9 Juni 2021 telah berkekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijsde (pernyataan inkracht dari Pengadilan Negeri Makassar terlampir).

“Dengan inkracht-nya putusan hukum tersebut, maka tujuh butir amar putusan sebagaimana tersebut di atas, secara hukum harus ditatati oleh semua pihak,” tegas Nurdin Halid.

Lebih jauh, Nurdin Halid mengatakan permasalahan Dekopin, dimohon pada semua pihak, termasuk Pemerintah agar menggunakan pedoman hukum jangan politik.

Untuk meredakan suasana akar rumput, lanjut Nurdin, diperlukan surat dari Pemerintah dalam hal ini Kemenkop UKM RI menerbitkan surat yang ditujukan pada seluruh Dinas Koperasi di semua tingkatan, agar mematuhi dan mempedomani segala ketentuan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Dengan adanya Keputusan PN Makassar yang inkracht van gewijsde, maka pada para pihak yang masih menggunakan lambang, atribut dan atas nama lembaga DEKOPIN dapat dikenakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Nurdin. (mah)