Komisi D DPRD RDP Dinas Sosial, Bahas Penyaluran Sembako

  • Whatsapp
Komisi D DPRD RDP Dinas Sosial, Bahas Penyaluran Sembako
BULUKUMBA, UPEKS.co.id – Komisi D DPRD Bulukumba, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terhadap Dinas Sosial, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kec. Herlang, Agen BPNT Desa Gunturu, Inspektorat Kab. Bulukumba.
RDP dipimpin oleh Ketua Komisi D dan Juga turut hadir dua unsur pimpinan DPRD ( Dra. Hj. Aminah Syam, M.Kes dan H. Patudangi Azis, S.Sos ) serta anggota DPRD Komisi D  ( Abdul Kaab, S.Sos, Hj. Aminah, S.Sos, Andi Soraya Widya Sari, S. Sip, M, Ap, Andi Rantina Amin, S.Ap, H, Syamsir Paro, Anhar Sakti, dan H. Amiruddin MM)
DPRD Melakukan RDP ini melalui Komisi D sebagai komisi yang bermitra dengan Dinas Sosial sebagai tindak lanjut dari Aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bulukumba pada tanggal 1 Juni 2021 terkait polemik dugaan Pelanggaran Pedoman Petunjuk Tekhnis Penyaluran BPNT (Program Kementrian Sosial RI) dalam hal kualitas sembako di Kec. Herlang serta pemanfaatan jabatan oleh ketua TKSK Kecamatan Bontobahari untuk kepentingan atau Keuntungan pribadi.
Ketua Komisi D menyampaikan bahwa tujuan dari rapat dengar pendapat ini adalah untuk mencari solusi dari permasalahan  yang ada di kecamatan Herlang dan Bonto Bahari, dan menghadirkan Dinas Sosial, Inspektorat, Korda BPNT dan TKSK Herlang.
Pembawa aspirasi untuk menyampaikan secara terbuka apa yang terjadi di kecamatan herlang, agar tidak terjadi pengembangan opini yang salah pada publik, begitupun dengan Inspektorat selaku unsur pengawas yang membantu Bupati dalam pengawasan Program Pemerintah.
Ketua Komisi D juga meminta Kepala Dinas Sosial memberikan penjelasan polemik BPNT, Bagaimana peran dan fungsi TKSK, serta meminta penjelasan dari Koordinator Daerah dari mana sumber data penerima BPNT.
Kepala Dinas Sosial, Syarifuddin, mengatakaan, bahwa BPNT atau program sembako awalnya dari Raskin kemudian berubah menjadi Ranstra hingga saat ini berubah lagi menjadi BPNT menjadi program non sembako, BPNT diberikan dalam bentuk sembako yang nilainya senilai Rp200.000 per KPM.
“Semua beras yang tersalur di Kecamatan Herlang dianggap layak untuk dikonsumsi dan yang tidak layak untuk dikonsumsi itu tidak disalurkan dan Total penerima sebanyak 24. 396 KPM untuk 10 Kecamatan tersebar di 136 desa kelurahan setiap desa ada kurang lebih 100 KPM dan Sampai saat ini belum ada juknis atau regulasidalam bentuk peraturan bupati yang mengatur regulasi penyaluran BPNT,” kata Syarifuddin.
Selanjutnya Koordinator TKSK Kecamatan Herlang Andi Rukmawati, memaparkan tugas dan fungsinya  diantaranya adalah melakukan koordinasi untuk melakukan verifikasi dan validasi data KPM bansos, melakukan koordinasi pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program bantuan pangan, melakukan koordinasi pelaksanaan registrasi penerima KPM, melakukan penyatuan penyaluran Bansos pangan, Membuat laporan pelaksanaan program Bansos pangan ke dinas sosial.
Juga Andi Rukmawati menyampaikan
“Bahwa sampai saat penyaluran BPNT saya melibatkan kepala desa TNI-Polri untuk mengetahui dan memberikan saran apakah beras yang akan kami berikan kepada KPM layak dikonsumsi atau tidak, jika kami menemukan ada berkas yang tidak layak untuk dikonsumsi maka berat tersebut tidak kami berikan atau Salurkan kepada penerima KPM, namun yang menjadi ironis aliansi mahasiswa menyatakan bahwa beras  yang kami berikan kepada KPM tidak layak untuk dikonsumsi. Sementara yang yang bisa menentukan kualitas beras layak di komsumsi atau tidak bukan kami jika beras itu bersih dan tidak berbau menyengat itu sudah layak bagi KPM tapi beras yang ada pada agen kami disita oleh aliansi mahasiswa dan pemuda Bulukumba,” jelas Andi Rukmawati.
Rukmawati juga menyampaikan bahwa pihaknya dari pendamping maupun dinas sosial tidak punya kewenangan menghapus data penerima KPM kecuali kepala desa atau lurah melalui musyawarah desa.
Selanjutnya Kordinator Daerah BPNT menjelaskan bahwa data penerima BPNT berasal dari Dirjen Penanganan fakir Miskin Kemensos RI yang. Selanjutnya data penerima KPM diregistrasi oleh Bank Mandiri dengan tujuan melakukan top-up saldo.  Disaat yang sama  dari pihak bank memberikan EDC kepada e-warung, kartu penerima KPM yang telah di top-up dapat digunakan untuk berbelanja pada e-warung, untuk e-Warung mendapat suplai sembako dari suplier.
Sementara itu, pembawa Aspirasi dari Aliansi Pemuda Bulukumba, menyampaikan bahwa yang menjadi polemik atau persoalan di bawah adalah suplier yang melakukan negosiasiasi dengan pemangku jabatan pada Dinas Sosial untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kualitas beras yang diberikan kepada penerima BPNT tidak sesuai dan masyarakat enggan melaporkan apa yang terjadi di lapangan karena ada ketakutan oleh masyarakat  penerima BPNT, datanya akan dihapus pada sistem Kementerian Sosial oleh TKSK.
Inspektorat Kabupaten Bulukumba, Sri Arianti, SP, menyampaikan bahwa Dinas Sosial tidak pernah melakukan koordinasi dengan Inspektorat terkait mekanisme penyaluran BPNT.
Menanggapai polemik yang terjadi di Kecamatan Herlang Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD memberikan apresiasi kepada pembawa aspirasi atas keberaniannya menyampaikan polemi yang terjadi dimasyarakat, namu diharapkan agar disampaikan dengan bahasa yang santun dan beretika yang terpenting memiliki data yang valid sebagai bukti.
Komisi D merekomendasikan Kepada Dinas Sosial untuk membuat dan menyusun pedoman Standarisasi penyaluran BPNT, menyusun Standarisasi Bansos yang diberikan kepada KPM, menyusun Regulasi yang mengatur penentuan Suplir dan Agen BPNT, merekomendasikan agar inspektorat melakukan penelusuran dan peninjauan atas masalah yang terjadi di Kecamatan Herlang dan Bonto Bahari. (sufri)
——————–