Ketua FPBS Sulsel Tuding Legislator Takalar tak Pro Rakyat, Ini Tanggapan Dewan

Ketua FPBS Sulsel Tuding Legislator Takalar tak Pro Rakyat, Ini Tanggapan Dewan

Ketua FPBS Sulsel Tuding Legislator Takalar tak Pro Rakyat, Ini Tanggapan Dewan

TAKALAR,UPEKS.co.id—Ketuk Palu APBD 2021 Kabupaten Takalar terancam gagal. Buntuynya, tokoh
masyarakat dan aktivis kampus angkat bicara.

Bacaan Lainnya

Mandeknya pembahasan APBD 2021 ini menjadi isu hangat dikalangan aktivis dan tokoh masyarakat. Mereka
sangat prihatin kondisi yang menimpa Takalar.

Takalar yang kini tercatat masuk Proyek Strategis Nasional Melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020, kelak akan  dibangun kawasan industri di kecamatan Marbo. Namun tarancam tidak akan ada disahkan APBD 2021.  Pasalnya, belum ada kejelasan terkait penetapan APBD 2021.

Ketua Umum Forum Pemuda Berkeadilan Sosial (FPBS) Sulsel, Sahlan Fahmi, Senin (21/12/2020) menyayangkan  jika hingga kini DPRD Takalar pertontongkan sikap tidak pro rakyat. Indikatornya jelas, dari pembahasan RAPBD  2021 yang hampir habis masa waktu tapi belum kelar.

Sahlan menegaskan, dewan adalah delegasi yang dipercayakan masyarakat untuk mengawal dan mengawasi  kebijakan, tidak seharusnya bermain main dalam hal yang sakral seperti ini, belum disahkannya APBD 2021.

Sahlann juga mengingatkan anggota DPRD Takalar tidak melupakan janji sebelum dilantik. “Mereka pernah  berikrar akan setia kepada negara dan berjuang atas nama rakyat, jangan sampai kita menghianati kepercayaan  yang telah diberikan”, kata Mahasiswa Perencana Wilayah dan Kota Unhas itu.

Menanggapi keluhan tersebut, H Nassa, salah satu legislator DPRD Takalar menegaskan, kita mau bahas, hanya  saja pihak pemerintah dokumen yang kita minta belum diserahkan ke legislator, untuk di bahas lebih Lanjut.

“Ada dokumen yang kita cari, didalamnya program yang sudah disepakati dalam pembahasan KUA-PPAS. Itu yang  tidak dikirm Pemda,” tegas H Nassa .

Legislator itu menandaskan, dewan siap membahas, sepanjang Pemda melengkapi dokumen yang telah  disepakati.

“Kami (DPRD:red) jangan disudutkan dengan issue dan opini yang tidak jelas terkait pembahasn RAPBD 2021”  tegas H Nassa. (Jahar)

Pos terkait