Anir-Luthfi

Ajiep Padindang Dengar Pendapat dengan Masyarakat Bersama Pelaku Koperasi

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Anggota MPR RI Dr.H.Ajiep Padindang,SE.,MM., melakukan Dengar Pendapat dengan Masyarakat (DPM) bersama Pelaku Koperasi di Sulawesi Selatan dengan tema “Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum”. DPM dilaksankan di Auditorium H. Bata Ilyas STIE AMKOP Makassar, Sabtu (5/12/2020).

Peserta DPM berasal dari Pengurus Dekopin dan pelaku koperasi sebanyak 150 orang. Turut hadir dalam DPM, Ketua Dekopin Sulsel, Drs. H. Asrullah Awing, beberapa Ketua Dekopinda Kab./Kota, dan Dr. Talib Mustafa (Akademisi).

DPM dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan. Hal ini dilakukan karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19,

Dalam pengantar sebelum membuka acara, Wakil Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Ajiep Padindang menyampaikan bahwa DPM adalah program MPR RI untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. DPM juga dimaksudkan untuk memperoleh masukan masyarakat terkait Penataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum.

Ajiep Padindang Dengar Pendapat dengan Masyarakat Bersama Pelaku Koperasi

“Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara harus menjadi dasar dalam Penataan Sistem Hukum Nasional sebagai upaya perbaikan tata hukum guna membangun hukum positif ke arah yang lebih baik,” kata mantan Anggota DPRD Sulsel 4 periode tersebut.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah mengenai Undang-Undang Perkoperasian dalam sistem hukum nasional. Menjawab pertanyaan tersebut, Anggota MPR RI, Ajiep Padindang menyampaikan
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetap berlaku.

Hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

“Kita mengharapkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat memberikan kemudahan dalam perizinan pendirian maupun pengelolaan koperasi, dari yang semula harus sekurang-kurangnya 20 orang menjadi cukup dengan hanya 9 orang,” katanya.

“Tinggal nanti dalam pelaksanaanya perlu didukung dan dikawal sedemikian rupa dengan berbagai aturan pelaksanaan. Yang penting diperhatikan adalah para pendiri koperasi harus tetap berpegang pada jatidiri koperasi, yaitu organisasi ekonomi yang berwatak sosial,” tutup Anggota MPR RI bergelar Doktor tersebut.(mah)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top