Hiruk Pikuk Hak Interpelasi dan Harapan Rakyat

  • Whatsapp
Hiruk Pikuk Hak Interpelasi dan Harapan Rakyat

Hiruk Pikuk Hak Interpelasi dan Harapan Rakyat

Oleh: Dr Nawir Rahman,SE.M.Si ***

Bacaan Lainnya

Tinjauan hari ini sebenarnya sudah cukup lama ingin saya kemukakan tetapi saya berpikir biarlah anggota dewan  yang terhormat dan Kepala Daerah yang mencari kompromi dan jalan terbaik.

Mengapa? karena saya meyakini bahwa terdapat 30 orang anggota dewan yang bisa bersinergi, membangun  konstruk pikir, melahirkan policy (kebijakan) dan menyuarakannya lewat mekanisme fungsi, tugas, kewajiban dan  hak yang melekat pada personal dan institusi kelembangaannya.

Namun realitas empiric saat ini serta nalar politik yang cukup mengemuka, akhirnya saya jadi ikut nimbrung.  Semoga bisa menjadi basis officinarum (alas konstruk) berpikir anggota dewan dan Kepala Daerah.

Hak interpelasi adalah produk policy sekaligus menjadi hak yang melekat pada kelembagaan dewan. Oleh karena  itu interpelasi, angket dan menyatakan pendapat bukanlah hak personal anggota dewan.

Hak anggota adalah menyampaikan usul dan pendapat kepada kelembagaan DPRD. PP Nomor 12 Tahun 2018  tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD pasal 69 ayat 1 sudah menyuratkan hal ini.

Dengan demikian, untuk meraih dan menggunakan hak-hak kelembagaan ini, diatur dalam mekanisme dan  prosedur yang mengikat.

“Kondisi existing saat ini menunjukkan bahwa proses interpelasi telah selesai secara de facto namun secara de jure belum taat azas dan perlu menjadi bahan renungan untuk disempurnakan pada waktu-waktu mendatang  karena ketiadaan pandangan atas nama fraksi-fraksi atas usulan interpelasi tersebut. Pasal 71 ayat 1 poin b
mengatur dengan jelas tentang hal ini.

Proses interpelasi pun sudah berjalan dengan ketidakhadiran Kepala Daerah walaupun dimungkinkan dalam  peraturan ini,untuk itu sebagaimana yang tersurat dalam pasal 72 ayat 2.

Atas penjelasan Kepala Daerah, tahapan berikutnya adalah pandangan dewan sekaitan dengan penjelasan  Kepala Daerah ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk pelaksanaan kebijakan  berikutnya serta menjadi bahan Dewan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

Tahapan ini seyogyanya ditempuh dengan baik, taat azas dan bijak baik oleh Kepala Daerah maupun DPRD.

Namun kembali pada realitas saat ini, konon usulan penggunaan hak angket sudah digulirkan. Tahapan  penggunaan hak angket kelembagaan ini harus dicermati dengan baik.

Tahapan-tahapannya akan sangat alot dan mengundang pro dan kontra dari banyak kalangan serta warga  masyarakat Kabupaten Takalar pada khususnya. Saya berharap dan menghimbau untuk taat azas. Tahapannya  pun termuat jelas dalam PP No 12 Tahun 2018 itu.

Sebelum sampai pada tahapan ini kembali lagi saya menyarankan bahwa pandangan Dewan secara  kelembagaan atas penjelasan Bupati dari interpelasi ini disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah  (Pemerintah Daerah) untuk menjadi bahan DPRD dalam pengawasan dan bahan bagi Kepala Daerah dalam
pelaksanaan kebijakan.

Mungkinkah ini berjalan dengan baik, kita akan lihat nantinya. Hal yang patut diperhatikan adalah konten dari  interpelasi tersebut. Karena hal inilah yang akan jadi bahan untuk ditindaklanjuti.

Pada sisi lain dari berbagai fenomena yang ada menjadi harapan kepada Kepala Daerah untuk juga senantiasa  taat azas dan membangan komunikasi politik dengan DPRD. Karena apapun ending dari produk policy ini akan  sampai kepada diperlukannya hubungan yang harmoni antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah.

Harmoni yang diperoleh dari agenda, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di atas rule yang tepat serta  bijaksana.

Hiruk pikuk ini selayaknya diakhiri tanpa mengunakan hak angket, dengan saling menggandengkan tangan,  membangun komunikasi politik yang intens, mengerakkan pembangunan dan pemerintahan yang amanah untuk  rakyat Takalar yang jauh lebih maju.

Menjadi titipan pada penghujung tinjauan ini, APBD Pokok 2021 menanti, kiranya program yang telah termuat dalam RPJMD Kabupaten Takalar dapat dilaksanakan secara harmoni dan regulasi yang tepat.

Tidak ada kesempurnaan yang melekat pada diri seorang manusia, kita tidak menjadikan seseorang bak malaikat, penghormatan bukanlah penghambaan, penghormatan bukanlah melabeli seseorang menjadi manusia maha tahu dan bebas cela. Kritik yang konstruktif adalah respon dinamis untuk sesuatu yang lebih bermartabat. Jayalah Takalarku. (***Penulis,mantan anggota DPRD tiga periode dan Doktor alumni UNM).

 

Pos terkait