ANEKA

Legislatif Setujui Ranperda APBD P Menjadi Perda

Legislatif Setujui Ranperda APBD P Menjadi Perda

BANTAENG,UPEKS.co—.id-Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng  Ranperda Perubahan APBD menjadi Perda.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi dan  Penetapan Persetujuan Bersama antara legislatif dan eksekutif.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad dan dihadiri oleh Bupati  Bantaeng, DR Ilham Azikin. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para anggota Dewan yang  terhormat, serta para Kepala SKPD lingkup Pemkab Bantaeng baik yang hadir secara langsung maupun secara
virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Seluruh fraksi pada kesempatan iru memberi sedikit catatan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah. Diantaranya seperti yang dikemukakan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi ini  merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah antisipasi dari semua stakeholder  kepariwisataan atas kesiapan menerima wisatawan secara massif, khususnya di Hutan Pinus Rombeng.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi kinerja Bupati, Wabup dan jajaran eksekutif, dengan harapan  agar Pemda memberlakukan pemetaan pendidikan, untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak sekolah.

Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin dalam dalam sambutannya mengatakan bahwa persetujuan terhadap Ranperda  Perubahan APBD ini merupakan wujud kesepahaman dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Hal ini menunjukkan semakin solid dan harmonisnya hubungan kebersamaan dalam tataran teknokrat dan politik dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Bantaeng,” ujar Bupati.

Bupati juga menjelaskan bahwa muatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah penyesuaian- penyesuaian atas adanya perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Ada pula kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian pendapatan dan belanja yang
bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

“Sehingga mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan postur APBD untuk belanja yang diamanatkan dalam regulasi yang antara lain penanganan kesehatan masyarakat, penanganan dampak ekonomi  dan jaring pengaman sosial,” jelas dia.(Irwan.Patra)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top