Balai Gakkum LHK Sulsel Operasi Gabungan, ”JB” Bantah Merusak  Kawasan Hutan Suaka di Takalar

  • Whatsapp
Balai Gakkum LHK Sulsel Operasi Gabungan, ''JB'' Bantah Merusak  Kawasan Hutan Suaka di Takalar

Balai Gakkum LHK Sulsel Operasi Gabungan, ''JB'' Bantah Merusak  Kawasan Hutan Suaka di Takalar

TAKALAR,UPEKS.co.id—Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sulsel
operasi gabungan pengamanan hutan Suaka Margasatwa Ko’mara di Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sabtu (21/3/2020).

Bacaan Lainnya

Operasi gabungan melibatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel, Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulsel, Polda Sulsel, Dandenpom XlV/4 Makassar, KPH Jenebarang ll.

Kegiatan yang dipimpin Kepala Bidang BBKSDA Sulsel, Ir. Ahmad Yani itu menemukan dugaan pengrusakan  hutan yang diduga kuat pelakunya salah satu oknum anggota DPRD berinisial ”JB”. Dalam operasi itu ditemukan  barang bukti, eskavator.

“JB ini diduga melakukan pengrusakan hutan dengan cara membuka pengerjaan jalan wilayah hutan Suaka Margasatwa Ko’mara sepanjang 1,2 Kilometer (KM),lebar 6 Meter. JB juga diduga melakukan pengrusakan pohon jenis jati, pohon bitti, pohon beringin,” kata Ahmad Yani.

Sebenarnya, kata Ahmad Yani, hari ini juga kami ingin sita alat berat temuan, tetapi karena tidak bisa starter, ya kami titip di kepala desa Barugaya dulu. Untuk pengembangan kasus ini, kami sementara mencari operator  eskavator dan mandor jalan tersebut,” tutur Ahmad Yani.

”Jika kelak, tindakan terduga pelaku pengrusakan kawasan hutan memenuhi unsur-unsur pidana, ancaman hukumannya lima tahun penjara,” tandas Ahmad Yani.

Sementara itu, ”JB” saat dikonfirmasi wartawan, dengan tegas membantah keras tudingan telah melakukan  pengrusakan kawasan hutan.

”Kami tidak pernah melakukan pengrusakan kawasan hutan milik pihak kehutanan. Hutan yang kami kelola adalah  milik saya sendiri,” terangnya.

JB menegaskan, lahan itu miliknya, tetapi pihak kehutanan juga mengklaim miliknya. Apa dasarnya, pihak  kehutanan mengklaim miliknya?. Sementara lahan itu, ada bukti rincinya di Pemerintah Desa.

“Seharusnya pihak Kehutanan yang diproses, karena mau mengambil tanah saya,” tegas JB. (Jah).

Pos terkait