MAKASSAR, UPEKS.co.id–Pengusaha logistik yang tergabung dalam lintas asosiasi sepakat merilis harga baru
biaya logistik yang naik hingga 50% dari tarif awal sebagai bentuk penyesuaian atas kenaikan biaya bahan bakar akibat pelarangan menggunakan solar subsidi.
Kegiatan eksporpun terancam terganggu akibat penyesuaian harga komoditas ekspor dari pemilik barang.
Manager Ekspor PT Comextra Majora, Agung, mengaku, kenaikan tarif logistik jelas akan berpengaruh terhadap
kegiatan ekspor. Sebab akan ada kalkulasi pertimbangan biaya operasional.
“Saya mau bicara gimana ya. Kami serba susah. Komponen biaya sekecil apapun akan ada kalkulasi dan pertimbangan ulang. Di satu sisi ini nda bisa dihindari, kami harap pemerintah terbuka terhadap program yang dijalankan. Kalau mau tingkatkan ekspor,” pintanya saat dihubungi Upeks, Senin (23/09/19).
Belum lagi, kata Agung, posisi Makassar yang sangat tidak diuntungkan. Meski sudah ada ekspor langsung tetapi
masih banyak yang harus ke Surabaya dan Jakarta dulu.
Risiko dari kenaikan ini adalah kerugian. Menurut Agung, ada beberapa kontrak yang sudah berjalan dengan pihak perusahaan kapal dan menggunakan kalkulasi dulu, sehingga otomatis akan membawa imbas ke kontrak lanjutan kendepan.
“Bagaimana yang sudah kontrak?. Kami kan masih pakai kalkulasi dulu. Jadi siapa mau nanggung?,” tegasnya.
PT Comextra Majora sendiri adalah perusahaan ekspor komoditas Mente yang diperoleh dari wilayah Sulsel dan
Nusa Tenggara Timur. Diekspor ke banyak negara, Eropa, Amerika, Australia dan sebagian antar pulau.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Inonesia (ISEI) Makassar, Sultan Suhab, mengatakan, kenaikan tarif logistik sudah
tidak sejalan dengan keinginan pemerintah mendukung kegiatan ekspor di daerah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. “Ini sangat berbahaya bagi kondisi ekonomi,” katanya.
Akibatnya, lanjut dia, ekspor akan melemah karena penyesuaian harga komoditas oleh pengusaha ekspor untuk
menutupi biaya logistik tadi. Imbasnya, daya saing ekspor melemah.
“Negara tujuan akan mencari komoditas dengan harga yang lebih murah,” ujarnya. Kondisi juga akan mengancam
terjadinya inflasi. Sebab jika pengusaha tidak menggunakan subsidi, maka akan berdampak pada penaikan tarif
transportasi.
“Pengusaha tidak mungkin mau rugi. Sehingga secara pasti akan dilakukan penyesuaian. Sehingga secara umum bahan pokok akan naik dan yang menerima dampak adalah masyarakat. Saat inflasi tinggi, otomatis tingkat kemiskinan juga akan meningkat,” tuturnya.
Diketahui, mobil truk pengangkut barang dari pelabuhan biasanya menggunakan bahan bakar biosolar dengan
harga Rp5,100 per liter. Namun, pascakebijakan kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) atas pelarangan menggunakan solar bersubsidi bagi dump truck, truck trailer, truk gandeng dan mobil molen (pengaduk semen), pengusaha logistik merasa berat membeli BBM jenis Pertama dexlite dengan harga Rp10.400 per liter.
“Besok kami rilis harga baru. Teman-teman keluar takutnya nda ada solar. Harus beli non subsidi, naiknya 100%,”
kata Syaifuddin Sahrudi, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder (ALFI/ILFA) Sulselbar di sela-sela aksi mogok Pengusaha logistik lintas Asosiasi di depan jalan masuk bongkar muat Pelabuhan Makassar, Senin (23/09/19).
Menurutnya, penyesuaian ini terpaksa diberlakukan karena protes lewat surat ke Gubernur Sulsel DPRD dan pihak Pertamina tidak diindahkan. Sebagai pengusaha ini langkah yang dinilai tepat agar biaya operasional bisa tertutupi.
“Aksi hari ini adalah gerakan moral kami ke masyarakat. Kami gampang saja menyesuikan tarif, tapi dampaknya
inflasi.Harga kopi gula teh semua akan naik. Kenaikan tarif pun tidak butuh persetujuan dengan pemilik barang. Ini
sudah konsekuensi,” ujarnya. (hry).
