MAKASSAR, UPEKS.co.id — Capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan kembali mencatat sejarah baru.
Hingga akhir tahun 2024, total peserta JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45% dari total penduduk Indonesia.
Capaian luar biasa ini menandai komitmen kuat negara dalam menjamin akses kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedalaman dan daerah tertinggal.
“Sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC). Ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan merata,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, saPublic Expose Senin (14/07) secara daring.
Untuk memperluas jangkauan layanan, BPJS Kesehatan terus berinovasi, baik secara langsung maupun digital. Layanan BPJS Keliling hadir di 37.858 titik dengan lebih dari 940 ribu transaksi, sementara Mal Pelayanan Publik di 227 lokasi memudahkan urusan administrasi kepesertaan secara terpadu.
Di wilayah dengan keterbatasan fasilitas, seperti Papua, Maluku, Kalimantan Utara, hingga Nusa Tenggara Timur, BPJS Kesehatan menggandeng rumah sakit apung dan mengirim tenaga kesehatan langsung ke lapangan.
Selain itu, digitalisasi menjadi kunci keberhasilan perluasan layanan. Melalui Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA, VIKA, dan BPJS Kesehatan Online via Zoom, masyarakat kini bisa mengakses informasi, mengurus administrasi, hingga berkonsultasi medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan.
“Layanan telekonsultasi kini telah menjangkau 21.929 FKTP dan digunakan oleh lebih dari 17 juta peserta. Kami juga menyediakan antrean online dan informasi transparan mengenai jadwal operasi hingga ketersediaan tempat tidur,” jelas Ghufron.
Peningkatan fasilitas mitra juga menjadi fokus utama. Kini, terdapat 23.682 FKTP dan 3.162 rumah sakit yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan, tumbuh signifikan dibandingkan satu dekade lalu.
Tingginya kepercayaan publik tercermin dari 673,9 juta kunjungan layanan JKN sepanjang tahun 2024—setara dengan rata-rata 1,8 juta layanan per hari. BPJS Kesehatan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangannya selama 11 tahun berturut-turut.
Dana Jaminan Sosial (DJS) pun terjaga sehat dengan aset bersih mencapai Rp49,52 triliun, cukup untuk menutup klaim hingga 3,4 bulan ke depan, sementara hasil investasinya melampaui target hingga Rp5.395,6 triliun.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyebut capaian kepesertaan ini adalah indikator kunci dari keberhasilan Program JKN. “Kinerja ini mencerminkan sinergi kuat seluruh elemen, mulai dari pusat hingga daerah, dalam memberikan layanan yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IX, dr. Rahmad Asri Ritonga, memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan dan wilayah sekitarnya berjalan sesuai standar dan terus ditingkatkan.
“Program JKN adalah representasi nyata gotong royong. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu,” terang dia.
Pada Public Expose Laporan Keuangan Dan Laporan Pengelolaan Program JKN Oleh BPJS Kesehatan Pada Tahun 2024 untuk Wilayah IX secara daring, turut hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Muhammad Aras, S.Si., Apt. AAK, Asisten Deputi SDMUK, Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf.,SE, AAAK, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Kepwil IX, Muhammad Yusrizal, S.Kom, MM. (Mimi)
