BPJS Kesehatan Palopo Tingkatkan Koordinasi Demi Peningkatan Kepatuhan Badan Usaha

BPJS Kesehatan Palopo Tingkatkan Koordinasi Demi Peningkatan Kepatuhan Badan Usaha

Palopo, Upeks.co.id – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Harbu Hakim mengapresiasi pelaksanaan pemeriksaan badan usaha bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo dalam hal pemanggilan badan usaha yang tidak patuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), sebagai upaya peningkatan kepatuhan badan usaha yang dinilainya telah berjalan dengan baik.

“Terdapat 30 badan usaha yang sudah diperiksa terkait penyampaian data, dari bulan Januari hingga Oktober 2022, dimana hasilnya 23 badan usaha telah patuh, empat badan usaha on process dan tiga badan usaha tidak patuh. Hal ini akan ditindaklanjuti bersama dengan Kejaksaan untuk melakukan pemanggilan terhadap badan usaha yang tidak patuh berdasarkan SKK dari BPJS Kesehatan,” jelas Harbu dalam Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kota Palopo, Rabu (26/10) di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo.

Bacaan Lainnya

Dirinya menambahkan, untuk kepatuhan dalam pembayaran iuran juga telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil 16 badan usaha dinyatakan patuh di mana empat diantaranya dinyatakan patuh setelah pelaksanaan SKK. Sedangkan terkait kewajiban pendaftaran, hingga saat ini terdapat 16 badan usaha yang masih dalam proses canvassing oleh Relationship Officer (RO) BPJS Kesehatan.

“Kami mengharapkan dukungan dari anggota forum, dalam hal ini instansi yang berwenang, berupa persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pengurusan perizinan badan usaha dan pelayanan publik, baik itu baru maupun perpanjangan, serta pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik bagi badan usaha yang tidak patuh,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaaan Negeri Palopo, Suwarni Wahab mengharapkan kerja sama yang berkesinambungan antar anggota forum untuk peningkatan kepatuhan badan usaha.

“Diharapkan kerja sama antar seluruh anggota forum terus dilakukan untuk peningkatan kepatuhan badan usaha, khususnya yang ada di Kota Palopo. Pihak Kejaksaan sendiri sudah menindaklanjuti dengan baik terkait pengajuan SKK, dan jika masih ada badan usaha yang tidak patuh silahkan dilaporkan,” tegas Suwarni.

Berdasarkan data sampai dengan 21 Oktober 2022, di Kota Palopo terdapat sebanyak 9.035 jiwa yang masuk dalam segmen kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) atau sekitar 4,93% dari total jumlah penduduk. (nf/va)