M Yahya Sosialisasi Perda Pengelolaan Rumah Kost 

  • Whatsapp
M Yahya Sosialisasi Perda Pengelolaan Rumah Kost 

MAKASSAR, Upeks.co.id–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, M Yahya melakukan sosialisasi Peraturan perundang-undangan angkatan XVI dengan tema Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost dalam rangka penyebarluasan informasi terkait perda tersebut.

Kegiatan yang menghadirkan narasumber staf Ahli Dr. Zainudin Djaka, SH, MH. dan Camat Tamalanrea Mahyuddin, S.STP, M.Ap  dengan moderator Muhammad Yusran , SKM (Kasubag Pemeliharaan dan Inventaris DPRD Kota Makassar), berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Jumat 12 November 2021.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu, M Yahya menyebutkan, kehadiran Perda Rumah Kost tidak terlepas dari perkembangan Kota Makassar yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas dibidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan rumah kost atau pondokan di samping hotel dan penginapan.

“Rumah kost tumbuh dan berada serta berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitarnya, maka untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang ditimbulkannya seperti; perbuatan asusila, narkotika serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama, susila dan budaya lainnya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengelolaan Rumah Kost,” ungkapnya seraya menyebutkan sosialisasi ini bagian Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) sebagai anggota dewan memberikan penjelasan terhadap perda ini.

Pengelolaan rumah kost diselenggarakan berasaskan pada norma-norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku ditengah–tengah masyarakat setempat.

Narasumber Zainuddin Djaka mengungkapkan pengelolaan rumah kost dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia yang berlandaskan kearifan lokal. Mencitrakan Kota Makassar sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan norma- norma kesusilaan. Penataan dan pengendalian kependudukan. Melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, kata dia, setiap pengelola rumah kost wajib melaporkan rumah kostnya dengan memiliki izin pengelolaan. Bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktifitas yang terjadi di dalam rumah kost khususnya dalam hal keamanan/ketertiban,  kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah kostnya.M Yahya Sosialisasi Perda Pengelolaan Rumah Kost 

“Setiap rumah harus memiliki minimal satu kamar mandi dan WC untuk setiap tiga kamar. Setiap tiga bulan pemilik melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada camat melalui lurah diketahui RT/RW, ” ungkapnya.

Sementara Mahyuddin memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Pasalnya, banyak yang belum mengetahui Perda No.10 Tahun 2011 ini. “Alhamdulillah, hari ini ada pencerahan melalui inisiasi dari Anggota DPRD Kota Makassar M Yahya,” ujaranya.

Menurut Camat Biringkanaya ini, di wilayahnya salah satu kecamatan kedatangan warga sangat besar. Hal ini karena kehadiran Kawasan Industri Makasar (KIMA). Banyak banyak orang datang untuk bekerja dan berdagang. Sehingga, banyak rumah tinggal warga diubah fungsi menjadi rumahnya dipersewakan.

“Apalagi Biringkanaya berdekatan dengan Tamalanrea, sebagai sentra pendidikan, kampus terbesar Indonesia Timur, Unhas ada di wilayah Tamalanrea. Karenanya itu perlu diatur pengelolaan rumah kost di masyarakat,” jelasnya. (rls)