Bersama Disnaker dan Kejari Majene, BPJS Kesehatan Periksa Kepatuhan Badan Usaha

  • Whatsapp
Bersama Disnaker dan Kejari Majene, BPJS Kesehatan Periksa Kepatuhan Badan Usaha

Bersama Disnaker dan Kejari Majene, BPJS Kesehatan Periksa Kepatuhan Badan Usaha

Majene, Upeks.co.id – Sebagai upaya mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), serta dalam rangka meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan regulasi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Polewali melakukan sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Majene dan Kejaksaan Negeri Majene dalam bentuk pemeriksaan bersama, Selasa (28/07).

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Polewali Lutfy Alman Paluti Amba mengatakan bahwa kegiatan pemeriksaan bersama tersebut telah secara rutin dilakukan jika ditemukan adanya indikasi ketidakpatuhan badan usaha.

“Tujuan pemeriksaan bersama ini untuk meningkatkan kesadaran badan usaha untuk mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya kedalam Program JKN-KIS. Kepatuhan badan usaha juga dilihat dari pemberian data pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar serta kepatuhan dalam membayar iuran Program JKN-KIS secara rutin setiap bulannya,” katanya.

Terkait dengan hasil pemeriksaan, Lutfy melanjutkan bahwa didapatkan suatu kesepakatan dengan badan usaha yang belum patuh bahwa pihak mereka akan menyelesaikan pendaftaran, penyampaian data dan pembayaran iuran JKN-KIS dengan mengutamakan negosiasi secara efektif dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian win-win solution.

“Seluruh badan usaha yang diperiksa menyatakan akan menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan dan berkomitmen siap menerima konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika pihaknya tidak menyelesaikan kewajiban mereka sebagai pemberi kerja,” ucap Lutfy.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Majene Hamsinah H.B. mengungkapkan, tenaga kerja merupakan aset terbesar dalam kehidupan usaha baik mikro maupun makro dimana kegiatan atau keberlangsungan sebuah perusahaan tentu bergantung kepada pekerja yang ada.

“Dengan demikian setiap pekerja akan menjadi lebih produktif karena perlindungan kesehatan telah dijamin oleh pemberi kerja lewat Program JKN-KIS,” ungkap Hamsinah.

Hamsinah melanjutkan mendaftarkan seluruh pekerja kedalam Program JKN-KIS merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian yang dapat diberikan pemberi kerja terhadap seluruh pekerjanya. Ia juga menegaskan, perlindungan jaminan kesehehatan merupakan hak dari setiap pekerja dan juga merupakan kewajiban bagi seluruh pemberi kerja.

“Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti,” katanya. (Jamkesnews.com)

Pos terkait