PARIWARA

Pemprov Sulawesi Barat Dorong Jajaran Lakukan Rekonsiliasi Iuran JKN-KIS

Pemprov Sulawesi Barat Dorong Jajaran Lakukan Rekonsiliasi Iuran JKN-KIS

Mamuju, Upeks.co.id – Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/471/SJ tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran JKN bagi Pekerja Penerima Upah, BPJS Kesehatan Cabang Mamuju melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui rekonsiliasi iuran caturwulan 1 tahun 2020, Selasa (09/06)

“Rekonsialisi caturwulan 1 merupakan agenda rutin yang sering dilakukan, biasanya diadakan secara tatap muka, namun dikarenakan masa pandemi Covid-19 maka diadakan secara virtual tanpa mengurangi esensi dari kegiatan ini,” kata Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju Sitti Hadijahwati, Selasa (09/06).

Pemprov Sulawesi Barat Dorong Jajaran Lakukan Rekonsiliasi Iuran JKN-KIS

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Asisten 1 Kabupaten Mamuju, dan seluruh Kepala Badan Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah dan BAPPEDA baik provinsi maupun Kabupaten di lingkup BPPJS Kesehatan Cabang Mamuju.

“Dengan adanya kegiatan seperti ini komunikasi dan hubungan kemitraan antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah tetap terjalin dengan baik dan dapat menyepakati hasil perhitungan atas realisasi setoran iuran JKN-KIS yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Barat,” ujar Asisten 3 provinsi Sulawesi Barat Djamilah.

Setelah dilaksanakan rekonsiliasi, diperoleh data bahwa secara total dari segmen iuran PNS Daerah, iuran kepala daerah, dan iuran DPRD terdapat beberapa selisih pembayaran yang harus dikonfirmasi lebih lanjut.

“Dengan adanya selisih bayar tersebut, diharapkan seluruh pemerintah daerah bersama-sama dengan BPJS Kesehatan agar segera melakukan pengecekan pembayaran, sehingga apabila betul terjadi kekurangan bayar segera dilakukan agar keberlangsungan Program JKN-KIS dapat terus memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat di Sulawesi Barat,” pesan Djamilah.

Menanggapi hal tersebut, Sitti mengatakan setelah dikonfirmasi Pemda Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pembayaran kekurangan kepada BPJS Kesehatan, sementara Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu akan segera menyusul. Di sisi lain, Kabupaten Mamuju sesuai hasil rekonsiliasi tidak terdapat selisih. (Jamkesnews)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top